Selasa, 14 Oktober 2025

Mushola Ambruk di Sidoarjo

DPR Nilai Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai ABPN Harus Dibicarakan Dulu, Agar Tak Timbulkan Polemik

Wakil Ketua DPR Fraksi NasDem, Saan Mustopa menilai wacana pembangunan Ponpes Al Khoziny pakai dana APBN harus dibicarakan dengan DPR dan Kementerian

KOMPAS.com/Tsarina Maharani
PEMBANGUNAN PONPES AL KHOZINY - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa. Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa ikut menanggapi soal wacana pembangunan ulang atau renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diketahui, wacana pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN ini muncul setelah adanya insiden ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny pada Senin (29/9/2025). 

Ringkasan Berita:
  • DPR menegaskan wacana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo menggunakan dana APBN harus dibicarakan lebih lanjut
  • Minimal dibicarakan di level Kementerian terkait dan DPR, khususnya Komisi V DPR RI
  • Pembicaraan ini dinilai penting agar ke depannya tidak timbul masalah dan polemik di tengah masyarakat

 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa ikut menanggapi soal wacana pembangunan ulang atau renovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wacana pembangunan Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN ini muncul setelah adanya insiden ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny pada Senin (29/9/2025).

Insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny itu pun menyebabkan 67 santri meninggal dunia.

Diduga ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny itu disebabkan karena kegagalan konstruksi.

Oleh karena itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap soal keinginan pemerintah untuk membantu pembangunan ulang Ponpes dengan menggunakan dana APBN.

Menanggapi rencana Menteri PU tersebut, Saan Mustopa menilai perlu adanya pembicaraan lebih lanjut terkait penggunaan APBN untuk pembangunan Ponpes Al Khoziny ini.

Pembicaraan ini juga bukan hanya di level kementerian saja, tapi juga pembicaraan dengan DPR, khususnya Komisi V DPR RI yang membidangi masalah infrastruktur dan perhubungan.

"Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat Kementerian, tingkat pemerintahan. Kedua, tentu dengan DPR juga bicara, khususnya dengan Komisi V," kata Saan dilansir Kompas TV, Senin (13/10/2025).

Pembicaraan penggunaan APBN untuk pembangunan ponpes bersama Kementerian dan DPR ini dinilai penting agar tidak menimbulkan masalah.

Serta agar keputusan Menteri PU tersebut ke depannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan menggunakan APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik," jelas Saan.

Baca juga: Pimpinan Komisi V DPR Soroti Ponpes yang Dibangun Tanpa Aspek Keselamatan: Negara Harus Hadir

Menkeu Purbaya Belum Terima Proposal 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Kamis (9/10/2025). Ia  menepis kemungkinan dirinya maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Dok: Endrapta Pramudhiaz
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Kamis (9/10/2025). Dok: Endrapta Pramudhiaz (Endrapta Pramudhiaz)

Soal rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan dana APBN, Purbaya mengaku belum menerima proposalnya.

Sejauh ini, Purbaya baru mengetahui informasi soal rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini dari media saja.

Purbaya masih belum mendapatkan pengajuan resmi soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved