Gebrakan Purbaya Dalam Sepekan: Ogah Biayai Family Office & Utang Whoosh, Ancam Pecat ASN Bea Cukai

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini jadi salah satu menteri di Kabinet Merah Putih yang paling disorot publik.
• Gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos serta kebijakan yang ia ambil sebagai Menkeu juga banyak mendapat dukungan publik.
• Dalam sepekan terakhir saja, banyak gebrakan yang dilakukan Purbaya dan langsung disorot publik.
• Mulai dari menolak membayar utang Whoosh pakai APBN, menolak pembiayaan family office, hingga ancam pecat pegawai Bea Cukai yang ketahuan nongkrong di Starbucks.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini jadi salah satu menteri yang paling disorot publik, dibanding menteri-menteri lain di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana tidak, setelah dilantik sebagai Menkeu, Purbaya terus menarik perhatian publik dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, jauh berbeda dengan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani.

Kebijakan yang diambil Purbaya pun berbanding terbalik dengan Sri Mulyani yang cenderung memilih bertahan untuk keamanan fiskal, sementara Purbaya lebih sering membuka peluang-peluang baru untuk memulihkan kondisi ekonomi.

Hasilnya, Purbaya terus jadi sorotan bahkan mendapatkan banyak respons positif dari publik. Dalam sepekan terakhir saja, begitu banyak gebrakan-gebrakan yang dilakukan Purbaya dan langsung disorot publik.

Mulai dari penolakan Purbaya soal penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh.

Lalu menolak menggunakan APBN untuk pembiayaan Family Office yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.

Terbaru Purbaya sempat mengancam memecat pegawai Bea Cukai yang ketahuan seharian nongkrong di Starbucks.

Lantas apa saja gebrakan dan pernyataan Purbaya dalam sepekan belakangan yang sedang ramai jadi sorotan publik? Simak rangkumannya berikut ini.

1. Ogah Bayar Utang Whoosh Pakai APBN

Menkeu Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada APBN.

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Akhir Polemik Renovasi Ponpes Al Khoziny, Menkeu Purbaya Setuju Pakai APBN, Tunggu Putusan Cak Imin

Purbaya juga menilai bahwa Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari dividen.

Untuk itu sepatutnya masalah utang KCIC ini bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government," tegas dia.

Keyakinan Purbaya menolak penggunaan APBN untuk  membayar utang Whoosh ini kembali ditegaskan saat ia rapat bersama Dewan Pengawas (Dewas) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengaku sudah menyampaikan hal tersebut kepada Danantara.

"Sudah saya sampaikan (soal enggan membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp80-90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat," katanya usai rapat.

Purbaya menyebut, Danantara akan mempelajari usulannya tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak harus menanggung utang dari pembangunan Whoosh.

Ia mengungkapkan China Development Bank (CDB) selaku kreditur tidak mempermasalahkan soal pihak yang wajib membayar, tetapi hanya menginginkan agar pembayaran utang dilakukan dengan skema yang jelas.

"Apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Saya tahu CDB dan nego dengan CDB dulu, mereka yang penting struktur pembayaran klir, jadi seharusnya nggak jadi masalah kalau Danantara yang bayar. Kita tunggu saja studinya nanti dan perintah dari Presiden," jelasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Beri Lampu Hijau Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo Dibangun Ulang Pakai APBN 

2. Bantah Komentari Kementerian Lain usai Dikritik DPR

Menkeu Purbaya merespons pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang meminta Purbaya untuk berhenti mengomentari kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan dia tidak pernah mengomentari kebijakan kementerian lain. Namun, sebagai Menkeu, Purbaya memiliki kepentingan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa terserap dengan baik oleh semua kementerian dan lembaga.

Jika anggaran yang telah diberikan Kemenkeu kepada kementerian dan lembaga tak diserap dengan baik, Purbaya akan mengambil anggaran tersebut agar bisa dialihkan untuk keperluan negara lainnya.

"Saya enggak komentari Kementerian yang lain, bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap, kalau enggak diserap saya ambil uangnya," kata Purbaya dalam keterangan persnya, Rabu (15/10/2025), dilansir Kompas TV.

Baca juga: Menkeu Purbaya datang ke Kantor Kementerian PU, Menteri Dody: Saya Kedatangan Tamu Agung

Oleh karena itu, Purbaya merasa ia tidak pernah mengomentari kinerja Kementerian lain.

"Saya enggak komentarin kerja mereka (Kementerian lain)," tegasnya.

Sebelumnya, Misbakhun sempat meminta Purbaya untuk tidak banyak berkomentar mengenai urusan kementerian lain. Menurut Misbakhun, lebih baik Purbaya memfokuskan masalah ekonomi saja.

Terutama soal desain ekonomi besar yang dibangun Purbaya bangun untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Baru Dua Hari Dibuka, Lapor Pak Purbaya Sudah Terima 15.933 Aduan

3. Tolak Danai Family Office yang Diusulkan Luhut

Menkeu Purbaya menegaskan tak akan mengalihkan anggaran APBN untuk pembangunan family office.

Purbaya hanya menyebut ia akan mendoakan pembangunan family office yang diusulkan Luhut ini, tapi ia tak mau terlibat dalam proses pembangunannya.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana. Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah."

"Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya."

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Purbaya Senggol SBN Danantara, CELIOS: Dari Awal Pak Purbaya Kelihatan Sudah Kesal sama Danantara

4. Ancam Pegawai Bea Cukai yang Nongkrong Seharian di Starbucks

Sebelumnya, Purbaya memperoleh laporan terkait adanya pegawai dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang nongkrong seharian di cafe Starbucks. Laporan ini diperolehnya dari aduan yang masuk dari layanan yang baru diluncurkan dua hari lalu, Lapor Pak Purbaya. 

Purbaya mengungkapkan, pihak yang melapor itu menyebut kerap menemukan pegawai DJBC nongkrong dengan berpakaian dinas lengkap di Starbucks.

Tak sendiri, mereka disebut ngobrol bersama beberapa orang lain seperti aparat dengan baju preman. Bahkan, kegiatan semacam itu disebut dilakukan setiap hari.

"Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari melihat petugas Bea Cukai yang nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan meeting dengan banyak orang lain, sesama petugas Bea Cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman seharian," kata Purbaya saat membacakan laporan tersebut di di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menuturkan seluruh pegawai Bea Cukai itu selalu membicarakan bisnis terkait pengamanan aset hingga soal jatah mobil. 

Pelapor, kata Purbaya, mengaku risih melihat pegawai Bea Cukai yang selalu nongkrong tersebut. Pasalnya, mereka disebut berbincang dengan suara yang keras sehingga mengganggu pengunjung lainnya.

Baca juga: Dikritik Menkeu Purbaya Soal Dana Dividen BUMN Dipakai Beli SBN, CIO Danantara Bilang Begini

"Saya (pelapor) wiraswasta, risih melihat bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai," jelas Purbaya.

Purbaya pun mengaku geram atas laporan tersebut. Dia mengira bahwa ancaman darinya untuk memecat pegawai DJBC maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bakal berujung perbaikan.

Dia menduga para pegawai DJBC dan DJP tidak peduli atas ancamannya tersebut.

"Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka tidak peduli, dianggapnya saya main-main," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan laporan tersebut akan ditindaklanjuti karena pelapor turut mencantumkan lokasi para pegawai DJBC yang nongkrong tersebut.

"Ini akan ditindak ya. Ini lengkap tempatnya, alamatnya lengkap, jadi pasti bisa kita kejar," tegasnya.

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Danantara Ngotot Minta Utang Kereta Cepat Dibiayai APBN: Uangnya Lebih Banyak

5. Akui Dapat Dukungan Wapres Gibran soal Gaya Komunikasi Ceplas-ceplosnya

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dukungan yang ia dapatkan dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Terutama dukungan terkait gaya komunikasinya selama menjabat sebagai menteri.

Menurut Purbaya, Wapres Gibran mendukungnya untuk terus berbicara dengan ceplas-ceplos di depan publik.

"Dia (Wapres Gibran) mendukung juga saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus katanya," kata Purbaya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Wahyu Gilang Putranto/Yohanes Liestyo Poerwoto/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)