Sabtu, 1 November 2025

Kader PDIP Kritik Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Aktivis 98 Nanti Dianggap Pengkhianat

PDIP mengkritik usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional karena dikhawatirkan nantinya aktivis 98 dianggap pengkhianat bangsa.

|
TRIBUNNEWS/AKBAR PERMANA
KRITIK SOEHARTO PAHLAWAN - Politikus Guntur Romli saat diwawancarai oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, Selasa (14/01/2025). Guntur mengkritik usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional karena dikhawatirkan nantinya aktivis 98 dianggap pengkhianat bangsa. Selain itu, pelanggaran HAM di era Orde Baru nantinya dikhawatirkan akan dianggap tindakan yang benar oleh pemerintahan Soeharto. 
Ringkasan Berita:
  • PDIP mengkritik usulan Presiden kedua, Soeharto, untuk diberi gelar pahlawan nasional. 
  • Jika akhirnya usulan tersebut terealisasi, maka dikhawatirkan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru dianggap langkah pemerintah Soeharto yang benar.
  • Selain itu, dikhawatirkan pula nantinya para mahasiswa dan aktivis 98 dicap sebagai pengkhianat bangsa karena menggulingkan pemerintahan Soeharto.

TRIBUNNEWS.COM - Politikus PDIP, Mohammad Guntur Romli, mengkritik pemerintah terkait usulan Presiden kedua RI, Soeharto, memperoleh gelar sebagai pahlawan nasional.

Guntur mengatakan jika usulan tersebut terealisasi, maka seluruh peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di era Orde Baru bakal dianggap sebuah kebenaran oleh rezmi Soeharto.

"Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM yang sudah ditetapkan negara pada era Orde Baru bukan lagi disebut pelanggaran HAM, tetapi disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru Soeharto saat itu," kata Guntur dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Guntur juga menyebut ketika Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional, maka para mahasiswa dan aktivis 98 yang sempat menggulingkan Presiden ke-2 RI itu, akan dicap sebagai pengkhianat bangsa.

Di sisi lain, Guntur menilai bahwa usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional adalah wujud barter dengan penetapan status yang sama dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur serta aktivis buruh, Marsinah.

Baca juga: Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Bamsoet: Tak Ada Hambatan Politik

Sebagai informasi, selain Soeharto, pemerintah juga berencana mengangkat Gus Dur dan Marsinah sebagai pahlawan nasional.

Menurut Guntur, ada cacat logika terkait usulan ini di mana sosok yang dianggap menentang pemerintahan Orde Baru yakni Gus Dur dan Marsinah justru memiliki status yang sama dengan Soeharto.

"Secara logika tidak mungkin semuanya disebut pahlawan karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah."

"Soeharto tetap dengan fakta sejarah (sebagai) mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi '98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat," tegasnya.

Mensos Usul 40 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional, Ada Gus Dur hingga Marsinah

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menyerahkan berkas yang berisi usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional.

Tokoh yang diusulkan diantaranya adalah Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah.

“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini."

"Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Gus Ipul usai menyerahkan berkas ke Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Gus Ipul mengatakan pengusulan nama yang akan memperoleh gelar pahlawan nasional itu berawal dari usulan masyarakat yang tergabung dalam Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Di tempat yang sama, Fadli Zon menuturkan GTK akan mengelar sidang terkait usulan tersebut pada Rabu (22/10/2025).

Ia menuturkan setelah itu, hasil sidang akan diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

Setelah adanya pembahasan di tingkat daerah, maka dokumen itu diterima Kementerian Sosial untuk dikaji.

Selain ketiga tokoh di atas, sosok lainnya yang diusulkan diantaranya ulama asal Bangkalan, Madura, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU Bisri Syansuri; Ulama dari Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang; mantan Panglima ABRI; Jenderal (Purn) TNI Andi Muhammad Jusuf Amier; serta mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Chaerul Umam)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved