Kasus Suap di Kementerian Tenaga Kerja

Periksa Atase KBRI Kuala Lumpur, KPK Telusuri Aliran Uang Pemerasan Tenaga Kerja Asing

Tayang: Jumat, 24 Oktober 2025 21:34 WIB

Penulis: Ilham Rian Pratama

Editor: Adi Suhendi

Periksa Atase KBRI Kuala Lumpur, KPK Telusuri Aliran Uang Pemerasan Tenaga Kerja Asing

TRIBUNNEWS/HERUDIN

GEDUNG KPK - Potret Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KPK menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.

Baca Selanjutnya:

40 Link Twibbon dan Makna Logo Hari Sumpah Pemuda 2025 Terbaru, Cocok Dibagikan ke Medsos

Aset puluhan bidang tanah itu diduga milik tersangka Jamal Shodiqin (JS), seorang staf Kemnaker, yang diduga mengelolanya untuk kepentingan tersangka Haryanto (HY), mantan Dirjen Binapenta dan PKK yang diduga menerima aliran dana terbesar, yakni Rp 18 miliar.

KPK telah menetapkan dan menahan delapan orang tersangka dalam perkara ini, yang seluruhnya berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker.

Berikut adalah daftar tersangka beserta dugaan aliran dana yang diterima:

Haryanto (HY): Dirjen Binapenta dan PKK (2024–2025), sebelumnya Direktur PPTKA (2019–2024). Diduga menerima Rp 18 miliar.
Putri Citra Wahyoe (PCW): Staf Direktorat PPTKA (2019–2024). Diduga menerima Rp 13,9 miliar.
Gatot Widiartono (GTW): Koordinator Analisis dan Pengendalian TKA (2021–2025). Diduga menerima Rp 6,3 miliar.
Devi Anggraeni (DA): Direktur PPTKA (2024–2025). Diduga menerima Rp 2,3 miliar.
Alfa Eshad (ALF): Staf Direktorat PPTKA (2019–2024). Diduga menerima Rp 1,8 miliar.
Jamal Shodiqin (JS): Staf Direktorat PPTKA (2019–2024). Diduga menerima Rp 1,1 miliar.
Wisnu Pramono (WP): Direktur PPTKA (2017–2019). Diduga menerima Rp 580 juta.
Suhartono (SH): Dirjen Binapenta dan PKK (2020–2023). Diduga menerima Rp 460 juta.