Kapolri Sebut Jumlah Tersangka Pembakar Hutan dan Lahan Bertambah

Ringkasan Berita:

• Angka penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meningkat
• Luasan kebakaran hutan dan lahan diklaim menurun
• Kerja sama kementerian lembaga dan pemerintah daerah atasi kebakaran hutan dan lahan semakin baik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan angka penegakkan hukum terkait pembakaran hutan dan lahan pada 2025 meningkat dibandingkan 2024.

Tetapi, berdasarkan klaim Kementerian Kehutanan (Kemenhut) luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menurun ratusan ribu hektare pada 2025 ini.

"Tadi disampaikan Pak Menteri bahwa jumlah kebakaran menurun, luas lahan menurun, kita Polri juga melakukan penegakan hukum di tahun 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar yang kemudian kita amankan 83 tersangka, karena kedapatan secara sengaja membakar," kata Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

Padahal, pada 2024 lalu, jumlah penegakkan hukum hanya 47 orang sebagai tersangka.

Namun, ia meyakini jika peningkatan jumlah tersangka ini membuat sebaran luasan lahan terbakar berkurang.

Baca juga: Plang Larangan Beraktivitas Dipasang di Area Karhutla Riau, Gubernur Tegaskan Ancaman Nyata

"Tentu ke depan kami terus melakukan perbaikan bersama kementerian kehutanan dan kemudian nanti juga seluruh rekan stakeholder terkait, sehingga kebakaran hutan tahun 2026-2027 bisa kita kurangi, sehingga luasan lahan yang terbakar juga berkurang," tuturnya. 

Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni menyebut jumlah luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dalam satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurun.

Hal itu dikatakan Raja Juli setelah melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri.

"Karhutla di tahun pertama kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini dapat diturunkan dari 376.000 hektare pada tahun 2024 menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025," kata Raja Juli.

Dia mengungkap penyebab turunnya angka karhutla ini karena beberapa faktor yakni salah satunya karena Presiden Prabowo yang sangat fokus memberikan instruksi khususnya dalam antisipasi.

Baca juga: Perkuat Kelembagaan Manggala Agni, Ini Langkah Strategis Kementerian Kehutanan Kendalikan Karhutla

"Faktor kedua adalah saya melihat hubungan kerja antar Kementerian lembaga dan pemerintah daerah juga semakin baik. Dengan BMKG, dengan BNPB, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, termasuk dengan TNI-Polri," ucapnya.

Selain itu, kerja sama dengan aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang mendukung. Salah satunya yakni penegakkan hukum kepada pelaku pembakaran hutan.

"Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal yang bermain-main dengan membakar lahan untuk memudahkan berkebun misalkan, angkanya dapat ditekan dengan baik," tuturnya.

Selanjutnya, masyarakat juga menjadi faktor pendorong penekanan karhutla hingga bisa diantisipasi.

"Kita melihat di berbagai macam tempat ada MPA, Masyarakat Peduli Api yang berdiri dengan tegak bersama-sama dengan Manggala Api, dengan kepolisian, dengan TNI untuk memadamkan api di lapangan. Ada juga dari pramuka, ada juga dari berbagai macam pihak dari partisipasi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kapolri menyebut audiensi itu dilakukan sekaligus untuk menganalisa dan mengevaluasi program-program yang berhubungan dengan masalah penanganan kebakaran hutan.

"Kemudian selanjutnya terkait dengan upaya untuk terus melakukan perbaikan pada tim ataupun satgas pencegahan menggabungkan antara personel kehutanan, Polri, TNI, dan masyarakat setempat yang kemudian ini bisa bersama-sama bergerak pada saat terjadi peristiwa kebakaran dimana itu semua disatukan dalam satu satgas yang dilengkapi dengan command center baik dari pusat maupun di daerah," tuturnya.

"Sehingga kemudian setiap ada hotspot termonitor dan kemudian anggota personel satgas gabungan bisa bergerak ke titik api yang kemudian segera bisa dilakukan pemadaman," ucapnya.