Kamis, 30 Oktober 2025

Proyek Kereta Cepat

Aktivis 98 Sebut Luhut Tak Sengaja Bilang Whoosh 'Busuk' Sejak Awal: Luhut Mau Katakan Ini Korup

Pernyataan Luhut soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu untuk ditelusuri lebih lanjut karena Whoosh kini dinilai menjadi beban negara.

Penulis: Rifqah
Editor: Tiara Shelavie
Endrapta Pramudhiaz
UTANG WHOOSH - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara "1 Tahun Pemerintah Prabowo-Gibran: Optimism On 8 persen Economic Growth" di Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Pernyataan Luhut soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu untuk ditelusuri lebih lanjut karena Whoosh kini dinilai menjadi beban negara. 

Disebutkan bahwa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

Kemudian, muncul juga adanya dugaan korupsi atau mark up dalam proyek kebanggan Jokowi tersebut.

Dugaan adanya korupsi itu berawal dari pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam YouTube-nya pada 14 Oktober 2025 lalu, yang mengatakan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Namun, belakangan, Mahfud menegaskan bahwa bukan dirinya yang pertama kali mengungkap adanya dugaan korupsi dalam proyek Whoosh tersebut, tetapi orang lain dan dia mendapatkan informasi dari situ juga.

KPK Akui Sudah Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Sejak Awal 2025

Konfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Whoosh menimbulkan pertanyaan publik, karena KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal 2025.

Terkait dengan ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan alasan KPK tidak mengumumkan proses penyelidikan sejak awal karena proses penyelidikan merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat tertutup untuk konsumsi publik.

"Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan bahwa tidak semua proses penyelidikan yang sedang ditangani KPK dapat diungkapkan kepada publik secara serta-merta.

Apalagi, statusnya yang masih dalam tahap awal, sehingga KPK menolak membeberkan progres atau materi yang sedang didalami.

"Jadi memang penyelidikan-penyelidikan di KPK tidak semuanya kemudian bisa disampaikan. Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa, pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Untuk saat ini, Budi hanya bisa memastikan bahwa proses hukum terkait hal ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," katanya.

Isu soal adanya dugaan korupsi ini menjadi sorotan setelah Mahfud secara terbuka mengungkap adanya penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Namun, Mahfud tidak membeberkan siapa pihak yang menaikkan biaya pembangunan kereta cepat tersebut.

Mahfud hanya membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved