Kamis, 30 Oktober 2025

Korupsi di Kementerian Tenaga Kerja

BREAKING NEWS KPK Tetapkan Eks Sekjen Kemnaker Era Hanif Dhakiri jadi Tersangka Kasus Pemerasan TKA

Tersangka baru tersebut adalah Heri Sudarmanto (HS), yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker

Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS/HERUDIN
TERSANGKA PEMERASAN - Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KPK kembali menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tersangka baru tersebut adalah Heri Sudarmanto (HS), yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker pada era kepemimpinan Menteri Hanif Dhakiri.

"Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS. Mantan Sekjen Kemenaker," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

Budi mengonfirmasi bahwa surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Heri Sudarmanto telah diterbitkan pada bulan Oktober 2025 ini.

Meskipun demikian, KPK belum menjabarkan secara rinci peran dan sangkaan pasal untuk Heri Sudarmanto dalam pusaran korupsi ini. 

Sebelumnya, Heri diketahui telah dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik sebagai saksi pada Rabu, 11 Juni 2025 lalu.

Kasus ini telah membongkar dugaan praktik korupsi yang terstruktur secara sistematis di Kemnaker. 

Menurut KPK, modus operandi yang digunakan adalah setiap permohonan RPTKA hanya akan diproses jika pemohon bersedia menyetorkan sejumlah uang di luar ketentuan resmi.

Praktik haram ini diduga telah berhasil mengumpulkan dana sedikitnya Rp 53,7 miliar selama rentang waktu 2019 hingga 2024.

Dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh para pejabat teras, tetapi juga diduga dibagikan secara rutin kepada sekitar 85 pegawai di Direktorat PPTKA. 

Total dana yang dibagikan ke puluhan pegawai itu mencapai Rp 8,94 miliar, termasuk dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR).

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga telah menyita total 44 bidang tanah di Karanganyar, Jawa Tengah. 

Aset puluhan bidang tanah itu diduga milik tersangka Jamal Shodiqin (JS), seorang staf Kemnaker, yang diduga mengelolanya untuk kepentingan tersangka Haryanto (HY), mantan Dirjen Binapenta dan PKK.

8 Tersangka Sebelumnya

Penetapan Heri Sudarmanto sebagai tersangka menyusul delapan orang lainnya yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK

Seluruh tersangka tersebut berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved