Projo Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh: Kalau Langgar Hukum, Sikat Habis

Dugaan mark up proyek Whoosh sebelumnya sempat disinggung mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada pertengahan Oktober 2025.

Ia curiga ada indikasi mark up anggaran dalam proyek tersebut dan mengatakan hal itu harus diselidiki lebih jauh.

"Dugaan mark up-nya harus diperiksa, ini uang lari ke mana?" tanya Mahfud.

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta Whoosh itu 52 juta US dolar."

"Tapi, di China sendiri hitungannya hanya 17 sampai 18 juta US dolar. Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" sambungnya.

Buntut pernyataannya itu, Mahfud sempat diminta KPK untuk melapor.

Namun, Mahfud mengatakan tidak akan membuat laporan ke KPK sebab tak punya kewajiban.

Meski demikian, Mahfud memastikan bersedia datang jika dipanggil untuk kebutuhan pemeriksaan.

"Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Saya siap dipanggil, kalau dipanggil saya akan datang."

Baca juga: Purbaya Tegaskan Enggan Ikut Campur Utang Kereta Cepat Whoosh: Biar Aja Mereka Selesaikan

"Kalau disuruh lapor ngapain, buang-buang waktu juga," katanya, kepada awak media, di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025), dilansir TribunJogja.com.

"Sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai aja. Mustinya KPK panggil orang yang ngomong sebelum saya, banyak banget punya data," lanjutnya.

Mahfud menilai dugaan mark up proyek kereta cepat Whoosh menimbulkan persoalan yang rumit lantaran dibangun melalui utang kepada China.

Sehingga, beban utang yang besar itu harus perlu negosiasi dengan pemerintah China.

"Harus negosiasi, ya, mau apa? Gak bisa bayar, ya, jalannya silakan saja (negosiasi)," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Rizkianingtyas Tiarasari, TribunJogja.com/Miftahul Huda)