Pengamat Sebut Prabowo Pasang Purbaya sebagai Striker di Kabinet: Biar Bisa Mengacak-acak

Ringkasan Berita:

• Pengamat mengatakan, Purbaya ditempatkan sebagai striker agar bisa mengacak-acak atau meninjau dan memeriksa kementerian serta lembaga lain di pemerintahan
• Kesempatan yang diberikan Prabowo ini dimanfaatkan oleh Purbaya dengan sangat baik untuk mendapatkan dukungan rakyat
• Purbaya juga mendapatkan respons positif dari masyarakat sehingga popularitasnya meningkat

TRIBUNNEWS.COM - Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai Presiden Prabowo Subianto menempatkan Purbaya sebagai seorang striker atau pencetak gol.

Hal tersebut disampaikan Kunto karena Prabowo sebelumnya mengibaratkan Kabinet Merah Putih pimpinannya sebagai tim sepak bola, di mana dia berperan sebagai pelatih dan para menteri sebagai pemain yang posisinya terdiri dari striker, bek, hingga pemain cadangan.

Prabowo menjelaskan bahwa menterinya ada yang dipakai sebagai striker untuk bertugas merebut hasil terbaik secara cepat.

Menurut Kunto, Purbaya kini ditempatkan sebagai striker agar bisa mengacak-acak atau meninjau dan memeriksa kementerian serta lembaga lain di pemerintahan, baik secara langsung melalui inspeksi mendadak (sidak) maupun melalui kebijakan yang ketat dan tegas untuk memastikan efisiensi anggaran dan penggunaan dana maksimal.

"Saya ingat waktu peringatan 1 tahun kepemimpinannya, Pak Prabowo pidato dan menganalogikan kabinetnya atau timnya itu seperti tim sepak bola gitu. Jadi ada yang dipasang sebagai striker, gelandang, bek, dan bahkan ada pemain cadangan," papar Kunto, Jumat (31/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Nah, sekarang Pak Purbaya mungkin dipasang sebagai striker oleh Pak Prabowo sehingga dia bisa mengacak-acak di mana-mana gitu dan kemudian gerakan tanpa bolanya juga lumayan cantik lah gitu," katanya.

Kesempatan yang diberikan Prabowo itu, kata Kunto, kini dimanfaatkan oleh Purbaya dengan sangat baik untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Apalagi, di tengah kepercayaan rakyat kepada pemerintah yang terus menurun, terutama setelah adanya demo besar-besaran pada Agustus 2025 lalu.

Dengan ini, Purbaya dipilih Prabowo agar bisa mengembalikan kepercayaan publik, terutama di bidang ekonomi.

"Sehingga saya melihat dengan kesempatan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini sangat dimanfaatkan oleh Pak Purbaya untuk mendapatkan dukungan yang lebih."

"Dan kemudian memang kita punya masalah dengan trust atau kepercayaan dengan pemerintah, setelah demonstrasi besar akhir Agustus awal September kemarin, Pak Purbaya dipasang salah satunya mungkin tugasnya mengembalikan kepercayaan publik terutama di sektor fiskal dan keuangan," jelas Kunto.

Baca juga: Menkeu Purbaya Dilirik PAN Jadi Kader, Pengamat: Citra Purbaya Bisa Turun Jika Setuju Gabung

Menurut Kunto, tugas yang diberikan Prabowo itu dilakukan baik oleh Purbaya, terbukti dengan indeks saham dan investasi yang meningkat.

Berkat kinerjanya tersebut, Purbaya juga mendapatkan respons positif dari masyarakat sehingga popularitasnya meningkat.

"Ini secara baik dilakukan oleh Pak Purbaya. Paling tidak kita bisa baca indeks saham, indeks investasi kita juga katanya semakin membaik kan gitu. Jadi menurut saya, ini hal yang akhirnya berkontribusi penting terhadap lonjakan popularitasnya Pak Purbaya," ujar Kunto.

Purbaya Pamer Hasil Survei Kepercayaan Publik Meningkat

Beberapa waktu lalu, Purbaya memamerkan hasil survei terbaru yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik ke pemerintah sekarang meningkat dan stabil setelah beberapa bulan terakhir menurun.

Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya saat menanggapi kritikan eks Kepala Kantor Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, yang menilainya terlalu sering melontarkan kritik terbuka kepada pejabat lain di kabinet yang berpotensi melemahkan soliditas pemerintahan.

Purbaya menjelaskan, hasil survei terbaru itu dilakukan pada bulan Oktober oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dia kemudian memaparkan bahwa sejak bulan Juli hingga September, tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah terus menurun, hingga memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Gambar itu saya selalu pakai, survei ke masyarakat, apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat ke pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka survei bulan Oktober, surveinya dilakukan oleh LPS," ungkapnya kepada wartawan ketika menanggapi soal kritikan Hasan Nasbi itu, pada Senin (27/10/2025). 

"Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus turun terus Juli, Agustus, September turun terus ke titik terendah sini, inilah terjadi banyaknya demo," ujar Purbaya.

Purbaya lantas mengatakan, baru setelah dirinya menjabat sebagai Menkeu dengan kebijakan ekonomi yang tegas dan gaya komunikasinya yang dinilai blak-blakan itu justru berhasil mengembalikan kepercayaan publik ke pemerintah.

"Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah," katanya.

Sekarang ini, kata Purbaya, kinerja pemerintahan sudah meningkat dengan amat baik di mata masyarakat, tapi tidak di mata Hasan Nasbi.

"Justru ini levelnya sekarang sudah level sama dengan ini, sudah stabil lagi, jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya (Hasan Nasbi)," tegasnya.

Purbaya pun menjelaskan bahwa meningkatnya kepercayaan publik itu karena sekarang daya beli masyarakat sudah meningkat dan membuat ekonomi membaik seiring waktu.

"Karena apa? Nah, karena daya belinya juga membaik, ketika ekonomi bagus ini naik lagi. Ketika ekonomi buruk, mereka (masyarakat) enggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah," papar Purbaya.

Gebrakan Purbaya Selama Jabat Menkeu

Sejak dilantik pada 8 September 2025 lalu, Purbaya telah melakukan berbagai gebrakan baru melalui kebijakan yang dia ambil.

Lantas, apa saja gebrakan Purbaya sejauh ini?

• Lapor Pak Purbaya 

Kebjakan terbaru adalah Lapor Pak Purbaya yang berguna agar masyarakat bisa melaporkan permasalahan terkait pajak dan bea cukai ke Menkeu Purbaya.

Purbaya sebelumnya menyatakan bahwa kebijakannya ini menjadi bagian dari komitmennya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.

Untuk mekanismenya, masyarakat nanti dapat mengirim keluhan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 082240406600 yang disediakan khusus untuk pelaporan terkait pelayanan di bidang pajak dan bea cukai.

Kanal ini dibuka sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

• Salurkan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Purbaya menyalurkan sekitar Rp200 triliun dari kas negara yang selama ini mengendap di rekening BI ke lima bank nasional, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara (BTN).

Dari total dana Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BRI dan BNI mendapat alokasi terbesar, masing-masing Rp 55 triliun. Sementara BTN dicairkan Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Tujuan dana tersebut disalurkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas guna mendorong peningkatan penyaluran kredit sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dana Rp 200 triliun akan ditempatkan dalam bentuk rekening pemerintah. Purbaya yakin dana itu tidak akan dibiarkan mengendap karena ada biaya (cost) dari penempatan dana tersebut sehingga bank akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi.

• Pastikan Cukai Rokok Tak Naik 2026

Purbaya juga memastikan tidak ada kenaikan tarif cukai rokok pada 2026 mendatang.

Pihaknya, kata Purbaya, tengah menyiapkan sistem khusus industri hasil tembakau (IHT) dengan konsep sentralisasi dengan melibatkan pelaku industri kecil hingga besar.

Harapannya, sistem itu bisa menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini tidak membayar pajak.

Meski cukai tidak naik, harga jual eceran (HJE) rokok tetap naik.

• Kejar Penunggak Pajak

Selanjutnya, Purbaya menyatakan tengah mengejar 200 penunggak pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan targetnya negara bisa mengantongi Rp 60 triliun.

Dengan adanya status yang sudah inkracht secara hukum, kata Purbaya, membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi.

Hingga saat ini, tercatat ada 84 wajib pajak yang telah membayarkan utang senilai Rp 5,1 triliun.

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Purbaya pun masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Ancam Tarik Anggaran Kementerian yang Tak Bisa Belanja

Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dana menganggur di kementerian dan lembaga yang serapannya belum optimal.

Dana yang ditarik dari kementerian itu akan segera didistribusikan ke program-program lain yang siap berjalan. 

Dengan begitu, kata Purbaya, alokasi anggaran tetap produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

• Tarik Dana MBG yang Tak Terserap Optimal

Selain itu, Purbaya juga menyatakan bakal menarik anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) jika dananya tidak terserap maksimal, terhitung akhir Oktober hingga Desember.

Purbaya menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

Dia mengatakan, nantinya dana yang tidak terserap itu akan dialihkan ke program lain.

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober, kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun tidak terpakai, saya ambil uangnya."

"Tidak ada bedanya kok, enggak ada yang berubah. Kalau enggak dipakai ya diambil, di sana juga nganggur duitnya, saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

• Desak Pembangunan Kilang Minyak

Purbaya meminta PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Dia mengatakan, langkah ini penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Purbaya pun menegaskan, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

"Kalau rencana dijalankan dengan cepat, kita bisa hemat subsidi. Dan sebagian value added akan tercipta di sini, bukan di negara lain," tegasnya.

Purbaya menambahkan, jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

• Pangkas Transfer ke Daerah

Purbaya menyatakan bakal memotong anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026.

Namun, sejumlah gubernur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), meminta agar Purbaya tak memotong anggaran TKD tersebut.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, penurunan anggaran TKD 2025 itu membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Purbaya pun memahami keinginan pemda agar beban mereka dikurangi dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Namun, untuk saat ini, katanya, dirinya selaku Bendahara Negara masih harus menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan.

Purbaya kemudian menjelaskan, disiplin fiskal diperlukan mengingat saat ini perekonomian cenderung melambat sehingga dibutuhkan anggaran dari APBN untuk menstimulus perekonomian.

"Saya jaga semuanya dulu. Saya optimalkan belanja, saya optimalkan pendapatan. Saya hilangkan gangguan di bisnis," ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Purbaya pun berjanji akan mengevaluasi kembali postur alokasi anggaran TKD 2026 apabila perekonomian membaik, pendapatan negara bertambah, dan pemda memperbaiki kualitas belanja mereka. 

"Pada dasarnya tergantung mereka (pemda) sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa seharusnya seperti ini lagi (TKD naik)," tukasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah)