PKS Minta Kader yang Jadi Pejabat Publik Jalankan Prinsip Zero Case

Ringkasan Berita:

• Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyerukan seluruh kader yang menjadi pejabat publik untuk menerapkan prinsip “Zero Case” atau bebas dari pelanggaran hukum dan etika 
• Dalam Bimteknas PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat”, ia menegaskan pentingnya nilai bersih, peduli, profesional, dan negarawan sebagai pedoman kerja 
• PKS berkomitmen menghadirkan politik pelayanan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, meminta seluruh pejabat publik dari PKS untuk menjalankan prinsip “Zero Case”, yakni tanpa pelanggaran hukum maupun etika dalam menjalankan amanahnya.

Pesan tersebut disampaikan Almuzzammil saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2025 bertema “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat” di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS se-Indonesia.

Almuzzammil menegaskan, Bimteknas bukan sekadar agenda rutin partai, melainkan momentum strategis untuk mengokohkan sinergi, memperkuat kompetensi, dan membangun kolaborasi antarlembaga serta antarpejabat publik PKS di semua tingkatan.

“Bimteknas ini menjadi ajang bagi seluruh pejabat publik PKS untuk meneguhkan komitmen, meningkatkan kapasitas, dan mempererat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita siap bersinergi dengan pemerintah demi kesejahteraan rakyat,” ujar Almuzzammil.

Baca juga: Rayakan Sumpah Pemuda dengan Forum Aspirasi, PKS Nyatakan Siap Jadi Corong Suara Anak Muda

Sukseskan Program Pemerintah

Ia menegaskan, seluruh pejabat publik PKS memiliki komitmen kuat untuk berkontribusi nyata menyukseskan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Almuzzammil, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh pejabat publik PKS harus terimplementasi dalam kerja nyata, bukan sekadar menjadi slogan politik.

“Pejabat publik PKS harus bersih, peduli, profesional, dan negarawan. Nilai-nilai ini bukan hiasan, tapi harus tampak dalam perilaku dan keputusan setiap hari,” tegasnya.

Ia menjelaskan, makna “bersih” mencakup ketaatan terhadap hukum, etika, dan moral dalam setiap tindakan.

“Kita ingin seluruh pejabat publik PKS menjaga integritas dengan prinsip Zero Case, tanpa pelanggaran hukum maupun etika,” ujarnya.

Sementara nilai “peduli”, lanjutnya, diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat dan kesungguhan dalam mencari solusi.

Nilai “profesional” berarti kesiapan dan kompetensi dalam menyelesaikan persoalan secara efektif, sedangkan “negarawan” menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan elektoral.

Bukan Politik Kekuasaan

“Kita ingin menghadirkan politik pelayanan, bukan politik kekuasaan. Politik yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan masa depan bangsa,” kata Almuzzammil.

Ia menutup dengan menyerukan agar seluruh pejabat publik PKS menjadikan amanah yang diemban sebagai ladang pengabdian untuk rakyat.

“Kita ingin rakyat benar-benar merasakan kehadiran pejabat publik PKS yang bersih, peduli, profesional, dan berjiwa negarawan. Inilah cara kita berkhidmat untuk Indonesia,” tutupnya.