Kamis, 6 November 2025

Proyek Kereta Cepat

Prabowo: Tak Usah Ribut-ribut Whoosh, Tidak Ada Masalah, Saya yang Tanggungjawab

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek Whoosh tersebut.

|
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/Igman Ibrahim
RESMIKAN STASIUN - Prabowo Subianto meresmikan Stasiun Kereta Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Dalam sambutannya Prabowo bilang tidak ada masalah dengan proyek kereta cepat. 
Ringkasan Berita:
  • Prabowo angkat bicara soal kasus Whoosh yang saat ini mengemuka
  • Prabowo mengatakan pembangunan proyek itu tidak ada masalah
  • Eks Danjen Kopassus itu meminta publik untuk tidak khawatir dengan isu yang beredar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat saat ini.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya akan menanggung penuh tanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Whoosh.

Eks Danjen Kopassus itu meminta publik untuk tidak khawatir dengan isu yang beredar.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempelajari seluruh aspek proyek tersebut.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara yang mampu dan memiliki kapasitas ekonomi untuk membiayai proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung tidak ada masalah itu. Jadi PT KAI gak usah khawatir, semua gak usah khawatir. Rakyat kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh harus dilihat dalam kerangka pelayanan publik, bukan semata perhitungan untung-rugi.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat gak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligations,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya subsidi negara untuk layanan publik termasuk transportasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah.

“Tadi disampaikan oleh Menhub (Menteri Perhubungan) bahwa semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Prabowo mengatakan bahwa dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kebocoran.

“Darimana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat gak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar isu terkait Whoosh tidak dipolitisasi.

“Jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, semua saya sudah pelajari. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” pungkasnya.

Kasusnya Diusut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KPK klaim telah mengonfirmasi telah mengundang dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.

Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar.

"Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.

Ia menilai sikap kooperatif tersebut menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini. 

Meski demikian, Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.

Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya.

Ia beralasan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga materi dan detil lengkap belum bisa disampaikan kepada publik.

"Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya.

Fokus utama KPK saat ini, lanjut Budi, adalah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terlebih dahulu. 

Jika dalam proses ini ditemukan kecukupan alat bukti, barulah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka.

"Namun kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres," katanya.

KPK mengimbau kepada siapa saja yang nantinya diundang terkait perkara KCIC agar bersikap kooperatif dan menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.

 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved