Prabowo Minta Isu Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang Lain

Ringkasan Berita:

• Prabowo angkat bicara soal kasus Whoosh yang saat ini disorot publik
• Prabowo mengatakan pembangunan proyek di era Jokowi itu tidak ada masalah
• Prabowo menduga ada pihak yang ingin mempolitisasi kasus itu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta publik untuk tidak mempolitisasi isu seputar proyek kereta cepat Whoosh.

Dia memastikan bahwa pemerintah telah mengkaji seluruh persoalan terkait proyek tersebut.

Prabowo menegaskan dirinya menanggung penuh tanggung jawab atas proyek strategis nasional itu dan menilai seluruh mekanisme finansial maupun operasionalnya dalam kondisi terkendali.

“Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo saat meninjau Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo mengingatkan agar masyarakat dan pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkan isu proyek kereta cepat untuk menciptakan keresahan publik.

“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendang orangnya. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Enggak. Tenang-tenang aja,” tegasnya.

Menurutnya, proyek Whoosh merupakan bagian dari layanan publik atau public service obligations yang lazim dilakukan di banyak negara.

“Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia jangan dihitung untung rugi, hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan bahwa subsidi dan pembiayaan publik merupakan bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat.

“Semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa dana publik harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

“Kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat,” tuturnya.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat dan mampu menanggung proyek-proyek besar demi kepentingan rakyatnya.

“Indonesia bukan negara sembarangan, kita sanggup. Jadi enggak usah khawatir,” pungkasnya.

Kasusnya Diusut KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KPK klaim telah mengonfirmasi telah mengundang dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait proyek ini.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.

Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar.

"Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.

Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.

Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya.

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.