Kata Cak Imin hingga Puan Maharani soal Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT, Ketum PKB: Kita Tunggu

Ringkasan Berita:

• Cak Imin mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan yang disampaikan oleh KPK terkait OTT Gubernur Abdul Wahid.
• Sementara Ketua MPR Muzani berharap, proses hukum terhadap Abdul Wahid bisa secepatnya diselesaikan.
• Ketua DPR RI Puan Maharani berharap, kasus serupa tak terjadi lagi.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut merespons soal kadernya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau.

Pada Senin (4/11/2025) kemarin, Gubernur Riau Abdul Wahid yang merupakan politikus PKB ini, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Abdul Wahid, sejumlah sosok turut terjaring OTT di lingkungan Pemprov. Kini, mereka telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) pagi. 

Merespons hal tersebut, Ketua Umum (Ketum) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan pihaknya bakal mengikuti perkembangan kasus yang disampaikan oleh KPK.

"Kita tunggu saja apa yang disampaikan KPK. Kita menunggu saja," katanya saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa.

Dikutip dari Kompas.com, Cak Imin mengaku belum memberikan instruksi apapun kepada kader-kader yang lain. 

Saat ini, PKB tengah memantau perkembangan yang dilakukan KPK dalam pengusutan kasus tersebut.  

"Ya tentu kita lihat dulu. Belum ada instruksi apapun," imbuh pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal.

Ia menyebut, pihaknya akan menunggu dulu keterangan resmi KPK, termasuk apakah PKB akan memberi bantuan hukum untuk Abdul Wahid.

"Kita nunggu dulu keterangan resmi dari KPK karena case-nya kita belum paham, kemarin dapat informasi baru dimintai keterangan seperti apa," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Internal PKB Belum Bahas Pemberian Sanksi untuk Gubernur Riau Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK

"Kita menunggu dulu, statusnya kan belum tahu," lanjutnya.

 Ketua Harian PKB, Ais Shafiyah Asfar, mengatakan PKB juga akan menghormati proses hukum yang berlaku. 

"Prinsip kami jelas, bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya, Selasa.

Ais meyakini, KPK akan bekerja secara profesional. 

Ia pun berharap, peristiwa ini bisa menjadi refleksi penting bagi para pejabat publik.

Ketua MPR Prihatin

Sementara itu, Ketua Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan keprihatinannya atas terjaringnya Gubernur Riau Abdul Wahid.

Muzani pun berharap, proses hukum terhadap Abdul Wahid segera terselesaikan.

"Mudah-mudahan persoalan ini bisa cepat selesai. Kita ikut prihatin," kata Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia juga berharap, agar peristiwa yang menjerat Abdul Wahid tidak kembali terjadi ke depannya dan menjadi pembelajaran.

Ketua DPR: Jangan Terulang Lagi

Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut merespons kasus yang menjerat Gubernur Abdul Wahid.

DPR menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.

Ia berharap, peristiwa serupa tak terjadi lagi kepada kepala daerah lainnya. 

"Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya, dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan.

Kedepannya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, meminta seluruh kepala daerah agar lebih mawas diri dalam menjalankan tugasnya. 

Baca juga: Gubernur Riau Abdul Wahid Kena OTT KPK, PKB Bakal Beri Bantuan Hukum?

Pemprov Riau: Kita Hargai Proses Hukum

Dikutip dari Tribun Pekanbaru, pihak Pemerintah Provinsi Riau menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait kepala daerahnya yang terkena OTT KPK.

Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, mengatakan pihaknya masih menunggu informasi pasti adanya OTT KPK di Dinas PUPR-PKPP Riau pada Senin, kemarin.

Namun, belum diketahui detail kasus apa yang menjadi dasar penangkapan tersebut.

KPK dikabarkan mengamankan pejabat dinas, kepala unit pelaksana teknis (UPT), sopir, dan pengusaha rekanan proyek dalam OTT KPK.

"Makanya kita menunggu itu, karena kita belum mendapat info valid. Kami juga menghargai proses hukum yang berlaku."

"Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terlalu berspekulasi yang bermacam-macam, jadi kita tunggu prosesnya sampai KPK melakukan rilis resmi terkait operasi itu," katanya.

Sementara itu, Teza membantah kabar Gubernur Riau Abdul Wahid yang ikut ditangkap.

Menurutnya, Abdul Wahid hanya dimintai keterangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul Bantah Kena OTT, Pemprov Sebut Gubernur Riau Abdul Wahid Hanya Dimintai Keterangan

(Tribunnews.com/Reza Deni, Fersianus Waku, Chaerul Umam,  Rizki Sandi Saputra, TribunPekanbaru.com/Syaiful Misgio)