Jumat, 7 November 2025

Bela Gibran yang Disebut Diasingkan ke Papua, Kader PSI: Jokowi 2.0 dengan Energi Individual Kuat

Kader PSI Dedy Nur Palakka membela Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang kerap disebut dibuang atau diasingkan ke Papua.

Tribunnews.com/Taufik Ismail
NARASI GIBRAN DIASINGKAN - Dalam foto: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka membela Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut 'dibuang' atau diasingkan ke Papua. 

"Bapak ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya, 'Oh Gibran diasingkan di Papua'. Tidak. Itu tidak benar," tutur Gibran, saat bertemu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para bupati, di Swiss-Bellhotel Manokwari, Provinsi Papua Barat Selasa (4/11/2025).

Ia menegaskan, Papua bukan merupakan tempat pengasingan.

"Dan tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan," tambahnya.

Kakak Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep ini juga mengatakan, Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Papua itu harus kita berikan perhatian khusus," ucapnya.

Sehingga, pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pembangunan Papua, salah satunya dengan membentuk dua lembaga yang tugasnya mengawal pembangunan Papua.

Dua lembaga tersebut, yakni:

  • Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
  • Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Dua lembaga ini telah diisi orang-orang terpilih yang memiliki kapabilitas dan paham masalah di Papua.

Lantas, Gibran pun yakin, akan ada terobosan maupun inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

"Saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang nanti akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua," jelas Gibran.

Gibran Jadi Ketua BP3OKP

Adapun Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI telah ditugaskan menjadi Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

BP3OKP sendiri merupakan badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua

BPP berstatus lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Baca juga: Wapres Gibran Bicara Soal Diasingkan ke Papua: Itu Tidak Benar

 

Sudah Dua Kali Kunjungan Kerja ke Papua

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved