Prabowo Ungkap Tugas Utama Komite Percepatan Reformasi Polri: Lakukan Kajian dan Beri Rekomendasi

Ringkasan Berita:

• Polri merupakan institusi negara yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Negara berdiri untuk membentuk struktur kepastian hukum
• Kepastian hukum adalah kunci dari keberhasilan suatu negara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan perdana kepada Komite Percepatan Reformasi Polri.

Arahan diberikan setelah Ketua dan 9 anggota komite dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (7/11/2025).

Dalam arahannya, Prabowo mengatakan tugas Komisi Percepatan Reformasi Polri adalah melakukan kajian dan membuat rekomendasi yang dibutuhkan dalam reformasi Polri.

"Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila memang diperlukan," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan Polri merupakan satu institusi negara yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Prabowo: Reformasi Polri Krusial Dalam Pembangunan Bangsa

Prabowo mengatakan sebagai manusia anggota Polri  mungkin masih ada yang terlibat dalam berbagai konflik.

"Mungkin sebagai manusia masih terlibat dalam pikiran, konflik kepentingan, konflik harta, konflik ekonomi, bahkan konflik agama, konflik politik, konflik ideologi," katanya.

Sementara itu kata Presiden, kehadiran negara adalah untuk menjamin dan melindungi warganya.

Negara berdiri untuk membentuk struktur kepastian hukum.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Rapat Perdana Tim Percepatan Reformasi Polri Digelar Senin Depan

"Baik penegakan hukum pidana maupun perdata, yang semuanya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar," katanya.

Kepala Negara mengatakan bahwa bagian terpenting dari kepastian hukum adalah penegakan hukum itu sendiri.

Presiden mengatakan hukum bisa dibuat selengkap mungkin.

Namun, hal itu akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang adil.

"Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum. Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses," katanya.

Lanjut Prabowo, berdasarkan sejarah, suatu negara tidak dapat mencapai titik atau kondisi tertinggi apabila tidak memiliki kepastian hukum.

Karena itu kepastian hukum adalah kunci dari keberhasilan suatu negara.

"Kita pahami bersama, bahwa keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan sebuah negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tetapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai titik yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah," ucapnya.

Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk Presiden sebagai respon terhadap aspirasi masyarakat yang ingin adanya pembenahan pada tubuh Polri.

Terutama setelah adanya kerusuhan pada akhir Agustus 2025.

Daftar Anggota Komite Reformasi Polri

Berikut daftar anggota Komite Reformasi Polri yang dilantik presiden:

Ketua:
- Jimly Asshiddiqie

Anggota:

• Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
• Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
• Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
• Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
• Mantan Kapolri  Idham Aziz
• Mantan Kapolri Badrodin Haiti
• Eks Wakapolri, kini Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Ahmad Dofiri