Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Ini Respons Beragam Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah melalui Dewan GTK mengusulkan Soeharto sebagai calon Pahlawan Nasional.
• Penolakan Berdasarkan Rekam Jejak Pelanggaran HAM dan Korupsi Organisasi seperti KontraS menilai Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan.
• Respons Publik Terbelah, Mahasiswa dan Pemerintah Beri Dukungan Presiden Mahasiswa Uninus Bandung menyatakan dukungan dengan menyoroti dampak positif pembangunan era Soeharto.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung Muhamad Juharno, menanggapi masifnya penolakan terhadap usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dia mengakui bahwa rekam jejak Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang penuh dinamika dan kontroversi.

"Sejarah mencatat (Era Orde Baru) dinamika dan kontroversi," kata Juharno dalam keterangannya Minggu (9/11/2025).

Di sisi lain, Juharno melihat kepemimpinan Soeharto dari sisi pembangunan.

Menurutnya, Indonesia mengalami lompatan besar dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, perluasan pendidikan, serta stabilitas ekonomi nasional.

"Pengakuan sebagai Pahlawan Nasional bukan semata soal pribadi, tetapi penghargaan atas peran besar dalam membangun pondasi ekonomi, sosial, dan infrastruktur bangsa yang manfaatnya masih dirasakan oleh generasi hari ini," tandasnya.

Sejumlah pihak menentang usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional.

Beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adili Suharto menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025). 

Mereka menolak rencana pemerintah yang akan memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, mengatakan aksi ini menjadi bentuk penegasan jika pemberian gelar kepada Soeharto merupakan langkah keliru.

"Aksi hari ini dari gerakan masyarakat adili Suharto yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan juga individu yang menolak keras usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto," kata Dimas di depan Gedung Kemenbud, Kamis (6/11/2025).

Menurut Dimas, Soeharto adalah sosok yang tidak pantas dianugerahi gelar pahlawan nasional karena memiliki rekam jejak panjang pelanggaran HAM dan kasus korupsi.

"Selama memimpin 32 tahun, ada banyak sekali tragedi kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1965-1966 hingga peristiwa kekerasan negara menjelang lengsernya Soeharto tahun 1998. Itu harusnya jadi pertimbangan bagi Dewan Gelar untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto," ujarnya.

Ia menyebut pemberian gelar kepada Soeharto sama dengan upaya 'cuci dosa' terhadap sejarah kelam bangsa.