Prabowo Tunda Terbang ke Australia, Kumpulkan Pejabat di Halim: Ada Apa?

Ringkasan Berita:

• Prabowo batalkan jadwal terbang demi rapat tertutup di ruang VVIP Halim.
• Pejabat tinggi negara dikumpulkan mendadak, suasana rapat disebut sangat serius.
• Instruksi langsung keluar jelang akhir tahun, menyangkut dana publik dan daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunda keberangkatannya ke Australia selama dua jam pada Selasa (11/11/2025). Bukan tanpa alasan.

Di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, ia mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara dalam rapat tertutup yang berlangsung mendadak dan intens.

Presiden tiba di Halim beberapa jam sebelum jadwal terbang ke Sydney. Alih-alih langsung bertolak, ia memilih memimpin rapat khusus yang hanya diikuti oleh lingkaran inti pemerintahan.

Rapat berlangsung hampir dua jam di ruang tunggu VVIP Lanud Halim.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memimpin langsung rapat tersebut.

“Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Halim,” ujar Teddy.

Pejabat yang hadir yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Sekretaris Kabinet.

Baca juga: Calon WNI Wajib Belajar Pancasila? Ini Isi RUU BPIP yang Bikin Penasaran

Dalam arahannya, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” kata Prabowo.

Presiden juga memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian.

Tujuannya adalah memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal menjelang akhir tahun, termasuk penggunaan dana transfer ke daerah (TKD) yang dikelola oleh para kepala daerah. 

“Presiden menugaskan Mensesneg untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah,” kata Teddy.

Data Kementerian Keuangan per Oktober 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai 72 persen, sementara transfer ke daerah baru terserap 68 persen.

Pemerintah menargetkan efisiensi dan percepatan belanja agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terserap (Silpa) di akhir tahun fiskal.

Rapat ini menjadi sorotan karena digelar di tengah jadwal padat Presiden dan menunjukkan urgensi pengawasan fiskal lintas sektor.