Guru Besar IPB Minta Pemerintah Berhati-hati soal Kebijakan Industri Sawit

Dia juga mendorong empat langkah strategis bagi pemerintah, yakni menyelesaikan status hukum lahan sawit rakyat secara transparan, membangun kemitraan setara antara petani dan perusahaan, mengarahkan insentif ke peningkatan produktivitas, bukan sekadar ekspansi lahan, dan membangun satu data sawit nasional yang terintegrasi.

“Era pertumbuhan ekstensif sudah selesai. Kita perlu pertumbuhan yang intensif berbasis pengetahuan,” ujarnya.

Sudarsono menegaskan, tata kelola sawit bukan hanya soal ekonomi, tapi juga keadilan struktural.

“Negara harus hadir bukan hanya sebagai hakim, tetapi sebagai arsitek yang menata ulang relasi kuasa, menjamin kepastian hukum, dan menempatkan petani sebagai subjek pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, Dirut PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Jenderal TNI (Purn.) Agus Sutomo, menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Agrinas mencatatkan konsolidasi keuangan Rp 2,4 triliun, dengan gross profit Rp 1,2 triliun, serta setoran pajak Rp 111 miliar dan sharing laba Rp 325 miliar ke rekening escrow Kejaksaan Agung.

Baca juga: BPDP: Sekitar 15 sampai 20 Persen Tenaga Kerja Panen Sawit Berasal dari NTT

“Hingga Agustus 2025, Agrinas telah membukukan kinerja positif atas pengelolaan lini bisnis eksisting maupun utama di sektor perkebunan,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.