Guru Abdul Muis Ungkap Rasa Syukur Namanya Dipulihkan Presiden Prabowo, Berpihak Pada Kemanusiaan

Kedua orang guru tersebut terjerat perkara hukum karena inisiatif sederhana menghimpun dana sukarela orang tua siswa untuk mendukung operasional sekolah.

"Sebuah tindakan sosial yang secara moral sulit disebut sebagai kejahatan," ujarnya..

Lebih jauh, Bawono menjelaskan langkah Prabowo mencerminkan moral imagination of governance, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk membayangkan akibat manusiawi dari keputusan hukum agar keadilan tidak kehilangan jiwa. 

Menurut Bawono, keputusan ini juga membawa pesan strategis bagi masa depan pemerintahan.

Bahwa kekuasaan eksekutif tidak hanya mengurus administrasi negara, tetapi juga menjaga keseimbangan moral dalam sistem kenegaraan.

"Keputusan Presiden tersebut bukan sekadar menuntaskan sebuah kasus tetapi memulihkan public trust bahwa negara masih mampu melihat dengan hati," ucapnya.

Selain menjadi simbol pemulihan keadilan, rehabilitasi dua guru tersebut juga menegaskan kembali pandangan klasik bahwa guru adalah penjaga martabat bangsa.

Dengan mengembalikan kehormatan mereka, negara turut menjaga nilai dasar pendidikan nasional, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap pendidik.

Langkah ini pun mendapat apresiasi luas publik.

Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode Oktober 2025, 40,8 persen masyarakat menilai kondisi penegakan hukum di tahun pertama pemerintahan Prabowo berada dalam kategori baik atau sangat baik.

"Keadilan sejati tidak selalu ditemukan di ruang sidang. Ia bisa muncul di ruang kerja seorang Presiden setelah menimbang dan memutuskan untuk memulihkan dua nama yang telah lama menunggu pengakuan. Sekali lagi empati menjadi instrumen baru bukan menggantikan hukum. Ia menuntun hukum kembali kepada manusia," katanya.