Gelar Pahlawan Soeharto, Guntur Romli Tegaskan Sikap PDIP Tak Ganggu Hubungan Prabowo dan Megawati

Ringkasan Berita:

• Presiden RI ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin (10/11/2025).
• Gelar pahlawan nasional Soeharto pun mendapat penolakan keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
• Lantas, bagaimana hubungan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri setelah gelar tersebut?

TRIBUNNEWS.COM - Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto berbuntut pada pertanyaan publik mengenai relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Adapun Presiden RI ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada Senin (10/11/2025).

Pemberian gelar tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta.

Penganugerahan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah menimbulkan sederet pro-kontra, bahkan sejak masih dalam tahap pengusulan yang pertama kali diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2010 lalu, di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di satu sisi, Soeharto disebut sebagai sosok yang berjasa dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun untuk pembangunan bangsa Indonesia.

Misalnya, saat memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, hingga melakukan pembangunan nasional dengan meletakkan konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan pada stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.

Di sisi lain, beragam penolakan berkembang lantaran adanya rekam jejak kelam Soeharto di masa Orde Baru (1966-1998) yang dipimpinnya, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta otoritarianisme.

Adapun masa pemerintahan Soeharto disebut dilaksanakan dengan tangan besi, dan bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan mengambil keuntungan sebanyak mungkin.

Salah satu pihak yang keras menentang pemberian tanda kehormatan pahlawan nasional kepada Soeharto adalah PDIP.

PDIP sendiri memiliki riwayat historis yang mendalam dengan Soeharto, terutama karena ideologi sejarah ketika Soekarno digulingkan oleh Soeharto, peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 yang disponsori pemerintah untuk menggulingkan Megawati dari kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta penolakan terhadap warisan Orde Baru.

Baca juga: Gelar Pahlawan Nasional Disebut Pemutihan Dosa-dosa Besar Soeharto

Sejumlah politisi PDIP juga sudah menyatakan menentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada ayah Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo itu.

Di antaranya adalah Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, politisi PDIP Ribka Tjiptaning, hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Mengingat banyaknya penentangan PDIP terhadap gelar pahlawan nasional Soeharto, lantas bagaimana hubungan antara Prabowo dan Megawati?

Guntur Romli: Gelar Pahlawan Soeharto Tak Pengaruhi Relasi Prabowo dan Mega