Jusuf Kalla Tegaskan Konflik Aceh Bukan Soal Syariat: Akarnya Ketidakadilan Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Drs. H. Mohammad Jusuf Kalla mengungkap faktor penyebab konflik Aceh, satu di antara belasan konflik besar yang terjadi dalam kurun 80 tahun Indonesia Merdeka.
• Jusuf Kalla sendiri menjadi tokoh kunci yang berperan dalam penyelesaian konflik Aceh antara Pemerintah RI vs Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berujung pada penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.
• Menurut JK, penyebab utama dari masalah perdamaian di Provinsi Aceh adalah ketidakadilan ekonomi.

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Mohammad Jusuf Kalla, mengisahkan kiprahnya dalam menyelesaikan konflik Aceh, satu di antara belasan konflik besar yang terjadi dalam kurun 80 tahun Indonesia Merdeka.

Ia mengungkap faktor penyebab konflik tersebut.

Dijuluki Bapak Perdamaian oleh berbagai organisasi, Jusuf Kalla telah mengantongi peran penting dalam menyelesaikan konflik-konflik berkepanjangan di Indonesia, termasuk konflik Aceh, Poso, dan Ambon.

Pria kelahiran Watampone, Bone pada 15 Mei 1942 itu juga piawai dalam memimpin upaya perdamaian konflik di luar negeri.

Di antaranya menjadi mediator perundingan perdamaian Thailand Selatan (2008) saat menjadi Wakil Presiden RI pendamping Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jusuf Kalla, sang mediator dengan peran dan jasanya dalam mewujudkan perdamaian, mendapat sejumlah penghargaan.

Salah satunya, piagam penghargaan Bapak Inspirasi Perdamaian Dunia Bagi Pemuda Indonesia dari Indonesia Youth Forum pada 11 Oktober 2019.

Konflik Aceh Bukan Soal Syariat

Terbaru, Jusuf Kalla berbicara lagi tentang konflik Aceh, yang ia pimpin dalam upaya perundingan damainya pada 2005 silam via Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Jusuf Kalla yang menjadi tokoh kunci pun dianugerahi Ar Raniry Award dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada 18 Agustus 2025, dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh

Menurut pria yang akrab disapa JK ini, kerapkali masalah ideologi agama dan syariat dianggap sebagai akar konflik di provinsi yang menjadi rumah bagi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tersebut.

Padahal, tidak demikian.

Justru, lanjut Jusuf Kalla, penyebab utama dari masalah perdamaian di Provinsi Aceh, yang saat itu masih bernama Nangroe Aceh Darussalam, adalah ketidakadilan ekonomi.

Baca juga: Menilik Kasus Sengketa Lahan Jusuf Kalla, Mahfud MD: Ini Penggarongan Hak-hak Masyarakat Indonesia

Sebagian besar masyarakat masih belum mendapat manfaat secara maksimal dari sumber daya alam tersebut.

Hal ini terbukti ketika, kata Jusuf Kalla, Presiden RI ke-4 K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pelaksanaan syariat Islam, tetapi konflik di Aceh masih terus berlangsung.

"Kalau mengusahakan perdamaian, tentu harus mengetahui dulu penyebab terjadinya ketidakdamaian. Masalahnya apa," jelas Jusuf Kalla, saat menjadi narasumber dalam Webinar Diskusi Penguatan Aktor Resolusi Konflik D'PARK #50, Jumat (14/11/2025).