Komisi VIII DPR dan UIN Sunan Kalijaga Bahas Kesejahteraan & Kualitas Guru Madrasah

Ringkasan Berita:

• Peningkatan kualitas para guru madrasah menjadi perhatian DPR, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.
• Anggaran APBN ke depan khususnya untuk Kementerian Agama, harus mampu mendukung kesejahteraan para guru madrasah.
• FITK UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk terus menjadi pusat keilmuan yang aktif mendukung agenda peningkatan mutu pendidikan nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga menaruh perhatian serius pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru madrasah menjadi perhatian.

Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan peningkatan kualitas para guru madrasah tersebut selalu menjadi perhatian DPR, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.

"Anggaran APBN ke depan khususnya untuk Kementerian Agama, harus mampu mendukung kesejahteraan para guru madrasah," ujarnya di acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi), yang membahas enam isu strategis. 

Acara ini membahas isu-isu keseharian yang dihadapi para guru madrasah seperti perlindungan guru, pembulian siber, pendidikan inklusif dan berlangsung 17-22 November 2025. 

Tema-tema ini jarang diperoleh para guru, sehingga mereka mampu mengelola permasalahan yang dihadapi di sekolahnya masing-masing,” kata dia.

Acara tersebut dihadiri ratusan pendidik, santri, mahasiswa, siswa madrasah dan pengurus lembaga pendidikan Islam dari kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

“Program berskala nasional yang digagas oleh Komisi VIII DPR RI berkolaborasi dengan Kementerian Agama RI dan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” papar Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga, Prof. Sigit Purnama.

Ada enam topik dalam seminar nasional tersebut, meliputi Raudhatul Athfal (RA) yang inklusif,  strategi kontra-narasi delegitimasi pesantren di media sosial, eco-theology di madrasah, perlindungan guru di era digital, pengelolaan data dan sistem informasi madrasah, hingga digital preneurship bagi mahasiswa. 

“Setiap sesi menghadirkan pakar pendidikan, tokoh masyarakat, dan anggota DPR RI yang memberikan pemaparan sekaligus berdialog langsung dengan peserta,” ujar Sigit yang juga Guru Besar Teknologi Pendidikan UIN Sunan Kalijaga.

Ia menegaskan Ngopi, bukan sekadar forum diskusi, tetapi langkah nyata memperkuat kolaborasi akademik dan kebijakan publik.

“Ngopi jadi momentum penting bagi kita semua, untuk membaca ulang tantangan pendidikan Islam di era digital," ungkapnya.

"Enam tema besar yang diangkat hari ini menunjukkan betapa luasnya spektrum persoalan pendidikan, mulai dari inklusivitas, ekologi pendidikan, keamanan digital, narasi publik, hingga kesiapan generasi muda dengan digital preneurship,” ujarnya.

Sigit menambahkan, FITK UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk terus menjadi pusat keilmuan yang aktif mendukung agenda peningkatan mutu pendidikan nasional.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan rekomendasi, inovasi, dan praktik baik yang berakar pada riset. Harapan kami, hasil dari Ngopi ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi energi baru bagi transformasi peningkatan mutu pendidikan Islam,” tegasnya.