Tanggapi Survei CISA, Aktivis 98 Beberkan Tantangan Polri ke Depan

Ringkasan Berita:

• Altivis 98 yang juga Sekjen JARI 98 menegaskan soal peran Polri yang merupakan garda supremasi sipil
• Sejumlah lembaga survei termasuk, CISA mempublikasikan survei mengenai kinerja Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivis 98 yang juga Sekjen Jaringan Aktivis Reformasi ’98 (JARI 98), Peri Supriadi, menegaskan bahwa institusi Polri merupakan garda supremasi sipil. 

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembahas di peluncuran survei Center for Indonesian Strategic Action (CISA) di Jakarta, pada Senin 24 November 2025.

Survei CISA memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil.

Ia menjelaskan yang membedakan rezim otoriterianisme dengan rezim demokratis adalah bagaimana kekuatan negara bersenjata, tidak hanya militer, tetapi juga Polri harus tunduk pada otoritas sipil. 

Ia melanjutkan, institusi kepolisian mempunyai tiga fungsi sekaligus yaitu gakum, kamtibmas, serta perlindungan dan pengayoman termasuk dalam hal ini penanganan terorisme. 

“Pertama, saya mengapresiasi survei CISA ini yang berupaya memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil. Kedua, survei ini mengkonfirmasi bahwa harapan publik terhadap Polri untuk menjaga ruang demokrasi sipil teramat besar. Tantangan terbesarnya adalah, merawat harapan itu agar Polri dapat lebih maksimal lagi dalam menjalani tupoksinya atau saya menyebutnya, garda supremasi sipil. Berikutnya, tidak terseret dalam ruang politik praktis,” ulasnya. 

Menurutnya, bila sudah terlibat dalam pergumulan politik praktis, yang sarat dengan kepentingan politik maka praktik dalam menjalani tupoksinya tidak akan bisa netral dan independen. 

“Ujian terbesar dalam ruang demokrasi sipil saat ini adalah menjaga agar kekuatan bersenjata tetap berada di bawah kontrol sipil, baik pemerintah maupun DPR. Termasuk kelompok masyarakat sipil yang turut serta mengawasi agar tidak terjadi fenomena ‘elit capture’  baik terhadap polisi maupun militer yang dapat membungkam kebebasan berekspresi dan stabilitas politik juga dapat terjaga. Tentunya, kita semua tidak ingin demokrasi berputar haluan kembali ke masa lalu,” ungkap Peri yang pernah terlibat dalam gerakan Reformasi 98. 

Ia berharap, agar agenda reformasi Polri yang tengah bergulir dapat memberikan hasil terbaik dan kinerja institusi Bhayangkara dapat lebih optimal lagi dengan tetap berkarakter sipil. 

“Dari survei CISA, kita bisa dapati bagaimana harapan publik juga teramat besar terhadap agenda reformasi kepolisian. 

Dan kita berharap agar citra Polri ke depan semakin baik yang paralel dengan itu akan berkontribusi pula terhadap citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya. 

Pakai 4 Indikator

Untuk diketahui, dalam memotret persepsi publik terhadap Polri sebagai simbol supremasi sipil, survei CISA menggunakan empat indikator untuk mendapatkan persepsi publik. 

Pertama, indikator penegakan hukum dan keamanan siber. Kedua, persepsi publik terhadap kinerja Polri.

Ketiga, dukungan dan harapan masyarakat terhadap institusi Polri dan keempat, reformasi Polri. 

Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menjelaskan bahwa secara umum persepsi publik terhadap Polri sangat positif dan itu terlihat dari data survei.