Bahlil: Habis Pilkada Ribut di Kampung, Demokrasi Kebablasan

Ringkasan Berita:

• Demokrasi kebablasan, Bahlil sebut rusak sendi bangsa
• Habis pilkada ribut di kampung, konflik politik mengakar
• Sila Keempat Pancasila jadi fondasi demokrasi khas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menilai praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan hingga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal itu ia sampaikan saat membuka acara Training of Trainers (ToT) Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bagi seluruh Anggota MPR/DPR RI Fraksi Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).

“Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Bahlil di hadapan anggota MPR/DPR dari Fraksi Partai Golkar.

 
Konflik Politik di Akar Rumput

Bahlil menyoroti bagaimana perbedaan pandangan politik dalam sistem demokrasi saat ini sering berujung pada konflik di masyarakat.

“Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, sekarang habis pilkada ribut orang di pinggir-pinggir,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya menelan mentah-mentah model demokrasi ala Amerika Serikat atau Eropa.

Menurutnya, sistem tersebut belum tentu cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang multikultur dan multietnis.

Baca juga: Bukan Gibran, PAN Ingin Zulhas yang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029

 
Demokrasi Khas Indonesia dan Pancasila

Bahlil mengajak kader Golkar untuk menilik kembali naskah perdebatan antara Panitia BPUPKI dan PPKI pada Agustus 1945.

Ia menyebut para pendiri bangsa telah mewariskan konsep demokrasi khas Indonesia, yaitu Sila Keempat Pancasila.

“Makanya sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa-Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar, baik di DPR maupun MPR, untuk mengkaji sistem demokrasi yang paling tepat bagi bangsa.

 
Pernyataan Bahlil menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia harus berakar pada nilai Pancasila. Di tengah konflik politik yang kerap muncul di masyarakat, pesan ini menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan sebagai fondasi bangsa.