Sosiolog: Mau Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, Politik Uang Tetap Hidup

Ringkasan Berita:

• Musni Umar menilai demokrasi belum ideal karena tingkat pendidikan rendah dan kemiskinan tinggi membuat masyarakat rentan terhadap praktik politik uang.
• Perdebatan soal pilkada langsung atau lewat DPRD dinilai bukan solusi utama; yang lebih mendesak adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.
• Pengamat lain seperti Yusak Farchan dan Iwan Setiawan menyoroti mahalnya biaya politik, dominasi partai, serta rekrutmen kandidat berbasis modal finansial.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pengamat sosial Musni Umar menilai demokrasi di Indonesia belum berjalan ideal karena kondisi sosial masyarakat yang masih miskin dan tingkat pendidikan yang rendah.

Situasi tersebut, menurutnya, membuat praktik politik uang terus subur dalam setiap pemilihan, termasuk pilkada langsung.

“Kalau kita melihat masyarakat kita, memang demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu sudah, kita sudah mendekati 80 tahun, itu hanya 9 tahun sekolah mereka. Jadi artinya hanya sampai SMP,” kata Musni dalam diskusi Masa Depan Pilkada: antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Dia menambahkan, mayoritas masyarakat Indonesia masih berpendidikan rendah. “l

"Yang paling banyak pendidikannya itu SD. Jadi 50 persen lebih, 56 persen itu pendidikannya hanya sampai SMP. Bagaimana kita bisa menjalankan demokrasi kalau pendidikan rakyatnya rendah?” ujarnya.

Selain pendidikan, Musni menilai kemiskinan menjadi faktor utama yang membuat politik uang sulit diberantas. 

Kondisi ekonomi yang berat membuat masyarakat rentan terhadap praktik transaksional dalam pemilu.

“Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, tidak mungkin ingin supaya pendapatannya itu lebih-lebih, karena itulah sarana untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah,” kata Musni.

Menurutnya, perdebatan pilkada langsung atau melalui DPRD tidak akan menyentuh akar persoalan demokrasi jika kondisi sosial-ekonomi masyarakat tidak dibenahi. 

"Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan. Jadi mau langsung atau tidak langsung, itu tidak akan pernah selesai kalau rakyatnya masih seperti sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah. 

Dia menyoroti posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dinilai harus sejalan dengan presiden.

“Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Yang namanya wakil pemerintah pusat, mestinya harus linier, harus satu garis. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,” kata Yusak.

Di sisi lain, Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan mengingatkan bahwa pilkada melalui DPRD berpotensi memperbesar kekuasaan partai politik dalam menentukan kepala daerah.