Mendagri Sebut Huntara dan Huntap bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra Dipercepat

Di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, tumpukan kayu pascabanjir masih mengganggu akses jalan. Sedimentasi sungai juga menghambat fungsi normal aliran air.

Di Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Tengah, perbaikan sarana pendidikan menjadi prioritas. Sementara di Nagan Raya, normalisasi sungai terus dilakukan agar kembali berfungsi optimal. Pemerintah juga menangani fenomena tanah amblas yang memutus jalan kabupaten di Aceh Tengah.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemulihan menyeluruh di wilayah Sumatra terdampak bencana.

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam pemulihan bencana yang dinilainya menunjukkan progres positif.

Menurut Trubus, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan koordinasi dan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Pak Tito mampu mengorkestrasi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam pelayanan bencana ini,” ujar Trubus.

Dia menilai peran Tito sebagai Kasatgas sekaligus Mendagri memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. 

“Saya lihat peran pemerintah pusat yang justru Kasatgas sekaligus Mendagri ini mampu mengkomunikasi, mengkoordinasi, maupun mengkolaborasi berbagai persoalan pasca bencana itu,” kata dia.

Di sisi lain, Trubus menekankan pentingnya optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan kebencanaan. 

“Kalau yang paling mendasar adalah perlunya teknologi, pemanfaatan teknologi IT. Jadi misalnya untuk pelayanan bencana buat aplikasi. Nah, maksudnya bikin aplikasi-aplikasi yang mempercepat pelayanan,” ungkapnya.

“Jadi perangkat daerah itu dikasih perangkat, kepala desa, camat, lurah itu dikasih alat sendiri. Kayak HP sendiri, tapi itu sifatnya isinya hanya ini, hanya aplikasi itu, khusus proses laporan penanganan pasca bencana itu,” tandas Trubus.