Pengamat: Wadan ISF dari TNI Harus Mampu Bekerja Standar NATO dan Paham Transisi Pascakonflik 

Ringkasan Berita:

• Perwakilan TNI menjadi Wakil Komandan (Wadan) ISF dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis (19/2/2026).
• Beredar juga informasi bahwa perwira tinggi TNI yang akan ditunjuk untuk menduduki posisi itu adalah perwira tinggi bintang dua setingkat dengan Komandan ISF.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komandan International Stabilization Forces (ISF) Mayor Jenderal Jasper Jeffers menyatakan telah meminta agar perwakilan TNI menjadi Wakil Komandan (Wadan) ISF dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis (19/2/2026).

Usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto kepada awak media juga telah mengonfirmasi hal itu dan menyatakan akan mencari Perwira Tinggi TNI yang bagus untuk mengisi posisi tersebut.

Beredar juga informasi bahwa perwira tinggi TNI yang akan ditunjuk untuk menduduki posisi itu adalah perwira tinggi bintang dua setingkat dengan Komandan ISF.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah maupun Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait belum mengonfirmasi hal itu ketika dihubungi pada Jumat (20/2/2026).

Rico hanya mengatakan akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo terkait hal itu.

"Kita tunggu arahan presiden," kata Rico saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (20/2/2026).

Butuh sosok seperti apa?

Lalu kemampuan dan pengalaman seperti apa yang perlu dimiliki sosok perwira tinggi TNI tersebut?

Pengamat militer sekaligus Ci-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memandang sosok perwira tinggi TNI yang ditunjuk Wadan ISF tidak hanya butuh kepiawaian interoperability standar Barat, tapi juga ketegasan diplomatik.

Hal itu mengingat adanya national caveats atau syarat yang ditentukan pemerintah Indonesia terkait keterlibatan pasukan TNI di ISF.

Menurut Fahmi, Wadan ISF adalah posisi strategis. 

Dia memandang Wadan dari TNI akan memiliki tugas ekstra untuk memastikan bahwa komando operasional ISF di lapangan tidak menyimpang dari prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif dan murni bertujuan kemanusiaan.

Sehingga menurutnya sosok perwira tinggi TNI tersebut utamanya harus memiliki kemampuan menerjemahkan mandat non-combat dan non-demiliterisasi Indonesia ke dalam bahasa operasi gabungan. 

Sosok itu, menurut Fahmi, harus bisa menjadi jangkar yang memastikan pasukan kita (dan ISF secara umum) fokus pada stabilisasi, perlindungan sipil, serta pelatihan Polisi Palestina, tanpa terseret agenda pertempuran faksi mana pun.

Fahmi memandang setidaknya ada tiga kualifikasi yang perlu dimiliki Wadan ISF dari perwira tinggi TNI.

"Pertama, memiliki pemahaman dan pengalaman dalam operasi gabungan multinasional, mampu bekerja dengan standar komando Barat/NATO, namun tetap berpijak pada doktrin pertahanan Indonesia," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (20/2/2026).