DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia, meminta pemerintah menjadikan pelindungan WNI sebagai prioritas utama.
• Hal ini menyusul pecahnya konflik bersenjata besar antara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran. 
• Farah mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan KBRI Tehran yang menetapkan status Siaga 1 bagi 329 WNI di Iran. Namun, ia menilai eskalasi konflik yang cepat menuntut kesiapan ekstra pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia, meminta pemerintah menjadikan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas utama menyusul pecahnya konflik bersenjata besar antara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran.

Farah menegaskan keselamatan WNI, baik yang berada di Iran maupun di negara-negara sekitar kawasan terdampak, harus menjadi fokus utama pemerintah. 

Dia mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan KBRI Tehran yang telah menetapkan status Siaga 1 bagi 329 WNI di Iran.

Namun, Farah menilai eskalasi konflik yang berlangsung cepat menuntut kesiapan ekstra dari pemerintah. 

Dia mendorong agar langkah pelindungan tambahan segera diinstruksikan kepada seluruh perwakilan RI di negara-negara sekitar yang berpotensi terdampak meluasnya konflik.

"Pemerintah harus selalu siap untuk melakukan rencana kontingensi dan memfasilitasi evakuasi WNI kita ke tempat aman sebagai bentuk langkah antisipatif yang matang. Kesiapan ini tidak hanya untuk mereka yang berada di titik pusat konflik, tetapi juga harus mencakup pengetatan pengamanan bagi seluruh WNI di sekitarnya, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara Teluk," kata Farah dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Selain isu keselamatan WNI, Farah juga menyoroti potensi dampak konflik terhadap mobilitas warga, khususnya jemaah yang tengah atau akan kembali dari ibadah umrah. 

Farah mengingatkan bahwa ancaman keamanan di ruang udara Timur Tengah dapat mengganggu rute penerbangan sipil komersial.

"Konflik ini tentu berdampak langsung terhadap keamanan rute penerbangan jemaah WNI yang hendak pulang dari ibadah umrah. Untuk itu, kami meminta kementerian terkait untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan otoritas penerbangan dan maskapai guna memastikan keamanan jalur udara dan kelancaran kepulangan para jemaah kita ke tanah air," ujarnya.

Terkait akar konflik militer tersebut, Farah menyampaikan keprihatinannya dan menilai pengerahan kekuatan militer berisiko memicu instabilitas yang lebih luas di kawasan maupun tingkat global.

"Sangat disayangkan pengerahan militer ini berpotensi memicu konflik kawasan dan menutup ruang dialog. Namun, kita harus terus mendorong jalur diplomasi dikedepankan demi menjaga perdamaian dunia," ucapnya.

Sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah berdasarkan hukum internasional, Farah mendorong Indonesia mengambil peran diplomasi yang lebih aktif dan konstruktif di forum global.

Menurutnya, kepemimpinan Indonesia dibutuhkan tidak hanya untuk menjembatani upaya perdamaian, tetapi juga sebagai langkah strategis melindungi warga negara dari dampak konflik.

"Prinsip bebas aktif kita bukanlah netralitas yang pasif. Di tengah situasi yang terpolarisasi ini, Indonesia harus hadir secara aktif sebagai penenang. Kita harus bergerak untuk menggalang solidaritas global agar semua pihak menghentikan kekerasan dan kembali ke meja perundingan," katanya.

Farah menambahkan, dukungan terhadap inisiatif diplomasi tingkat tinggi Presiden RI.