Komisi XII DPR: Konflik Timur Tengah Memanas, Energi Nasional Harus Tetap Aman

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta tetap siaga penuh menghadapi dampak eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat dan Israel, khususnya potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia.
• Dia merujuk pada pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan pasokan BBM nasional berada dalam kondisi aman. 
• Menurut Putri, hal tersebut menunjukkan pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi yang matang, termasuk diversifikasi sumber impor energi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta tetap siaga penuh menghadapi dampak eskalasi konflik Iran–Amerika Serikat dan Israel, khususnya potensi gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. 

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan.

Baca juga: Perang Iran Vs AS-Israel Dikhawatirkan Picu Krisis Energi, Dampaknya Bisa Hantam Indonesia

"Langkah cepat pemerintah dalam memastikan cadangan energi nasional tetap aman merupakan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah ketegangan geopolitik global," kata Putri dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Dia merujuk pada pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memastikan pasokan BBM nasional berada dalam kondisi aman.

Baca juga: Perang Iran Vs AS-Israel Dikhawatirkan Picu Krisis Energi, Dampaknya Bisa Hantam Indonesia

Menurut Putri, hal tersebut menunjukkan pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi yang matang, termasuk diversifikasi sumber impor energi.

Indonesia, lanjutnya, juga telah memiliki kerja sama strategis melalui nota kesepahaman antara Pertamina dengan perusahaan energi Amerika Serikat seperti Chevron dan ExxonMobil, sehingga jalur suplai alternatif tetap terbuka jika terjadi gangguan distribusi global.

Meski pasokan dinilai aman, Putri mengingatkan tantangan serius justru datang dari potensi lonjakan harga minyak dunia yang kini telah menyentuh kisaran USD 80 per barel. "Kondisi ini dapat menekan APBN, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi, serta berisiko memengaruhi daya beli masyarakat," kata dia

Fraksi PAN, kata Putri, mendukung penuh langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas energi dan fiskal. 

Dia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan APBN dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Putri juga memastikan fungsi pengawasan DPR akan berjalan secara konstruktif. 

"Kami di Komisi XII akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina guna memastikan stok BBM nasional aman, rantai pasok terkendali, serta strategi pengadaan berjalan efektif di tengah dinamika global," kata Putri.

Lebih lanjut, Putri menilai situasi ini menjadi momentum untuk mempercepat penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan lifting migas, optimalisasi sumber daya domestik, serta percepatan transisi menuju energi baru terbarukan.

“Pemerintah telah menunjukkan kesiapsiagaan. Tugas kita bersama adalah memastikan stabilitas tetap terjaga dan rakyat tidak terbebani. Kami berdiri bersama pemerintah untuk menjaga energi nasional tetap aman sekaligus memastikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat,” pungkas Putri.

Baca juga: Perjanjian Dagang RI-AS Tak Tambah Kuota Impor Energi, Hanya Alih Sumber

Situasi di Timur Tengah

Memasuki hari keempat serangan militer Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran pada Selasa (3/3/2026) kemarin, jalur vital distribusi minyak dunia di Selat Hormuz masih ditutup.