DPR Ingatkan Eskalasi Militer Iran Vs AS dan Israel Bisa Guncang Industri Nasional dan UMKM

Ringkasan Berita:

• Kaisar Abu Hanifah mengingatkan konflik Amerika Serikat–Israel melawan Iran berpotensi berdampak serius bagi ekonomi Indonesia, terutama jika gangguan terjadi di Selat Hormuz.
• Ia menyoroti rapuhnya industri nasional yang masih sangat bergantung pada impor: sekitar 90 persen bahan baku manufaktur dari luar negeri dan 30?rgantung pada China. 
• Sektor tekstil pun masih mengimpor 85?han baku tertentu dari Timur Tengah, sehingga rentan terganggu jika rantai pasok tersendat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Gejolak konflik Timur Tengah akibat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai berpotensi memberi dampak serius bagi perekonomian Indonesia. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan ancaman konflik tersebut terhadap rantai pasok industri nasional.

Menurut Kaisar, eskalasi konflik di kawasan strategis seperti Timur Tengah bukan hanya persoalan geopolitik global, melainkan memiliki efek langsung terhadap industri manufaktur, sektor UMKM, hingga stabilitas harga energi di dalam negeri.

“Ini bukan sekadar urusan geopolitik yang jauh dari kita. Ketika Selat Hormuz bergejolak, industri kita ikut berguncang. Bahan baku manufaktur kita itu hampir sepenuhnya bergantung pada impor,” ujar Kaisar kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Legislator PKB itu membeberkan rapuhnya struktur industri nasional yang masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. 

Data Bank Indonesia mencatat sekitar 90 persen bahan mentah industri manufaktur nasional masih berasal dari impor, dengan sekitar 30 persen di antaranya bergantung pada China.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor bahan baku sepanjang Januari–Juli 2023 mencapai USD 93,97 miliar atau setara 73,25 persen dari total impor nasional. 

Ketergantungan juga terlihat di sektor tekstil, di mana industri nasional masih mengimpor Monoetilen Glikol (MEG) hingga 85 persen dari kawasan Timur Tengah.

Melihat kondisi tersebut, Kaisar mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM, untuk segera mengambil langkah konkret dan antisipatif menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

“Pemerintah harus sigap mengambil langkah. Perang tidak pernah menguntungkan rakyat kecil. Yang selalu menjadi korban adalah pedagang, pengrajin, dan buruh,” kata dia.

Selain dampak ekonomi, Kaisar juga menyampaikan sikap politiknya dengan mengutuk keras agresi militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Dia menilai tindakan tersebut telah melanggar kedaulatan negara lain.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia perlu memperkuat ketahanan industri nasional dan mempercepat substitusi impor agar perekonomian domestik tidak mudah terguncang oleh konflik global.

“Posisi politik saya tegas, mengutuk segala bentuk agresi militer yang melanggar kedaulatan negara lain. Amanat Pembukaan UUD 1945 sudah jelas, Indonesia menentang penjajahan di atas dunia dalam bentuk apa pun,” tandas Kaisar.

Situasi di Timur Tengah