Beredar Surat Bupati Cilacap, Bantah Beri Perintah Pengumpulan THR: Maaf Buat Malu Keluarga

Ia juga meminta maaf kepada kedua orang tua dan mertua lantaran telah membuat malu keluarga.

"Maaf menjadi buat malu keluarga," tulisnya.

Sebelum mengakhiri tulisan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan 18 itu tetap menegaskan tidak meminta dan menerima dana THR. 

Dan sekali lagi, ia pun menyebut nama Tuhan.

"Tapi Demi Alloh, Syamsul tidak meminta dan melakukan dan menerima THR yang disangkakan itu," tegasnya.

Hingga tulisan ini dipublikasikan, dikutip dari TribunBanyumas.com, baik dari kubu penasihat hukum Bupati Cilacap maupun pihak keluarga terdekat belum memberikan pernyataan resmi apa pun terkait kebenaran atau keaslian surat tersebut.

Meski begitu, beredarnya pesan ini sudah memantik perdebatan hangat di kalangan warganet menyangkut transparansi dan fakta sebenarnya dari kasus hukum yang tengah bergulir.

Duduk Perkara Kasus Bupati Cilacap

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Syamsul dan Sekda Sadmoko diduga menggunakan modus pengumpulan dana dengan dalih pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut KPK, Syamsul diduga memerintahkan Sadmoko untuk mengkoordinasikan pengumpulan dana dari perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, Sadmoko dibantu oleh tiga asisten daerah, yakni Sumbowo (Asisten I), Ferry Adhi Dharma (Asisten II), dan Budi Santoso (Asisten III).

Mereka kemudian menargetkan pengumpulan dana dengan total mencapai Rp 750 juta.

Pada awalnya, setiap perangkat daerah diminta menyetorkan uang antara Rp 75 juta hingga Rp 100 juta. 

Jika ada perangkat daerah yang tidak sanggup memenuhi target tersebut, mereka diminta melapor untuk menyesuaikan nominal setoran.

Lembaga anti-korupsi itu juga mengungkap, hingga batas waktu penyetoran pada 13 Maret 2026, sebanyak 23 perangkat daerah telah menyerahkan uang dengan total mencapai Rp 610 juta.

Uang tersebut dikumpulkan melalui Asisten II Ferry Adhi Dharma sebelum akhirnya diserahkan kepada Sekda Sadmoko Danardono.