Cak Imin Prihatin Bupati Cilacap Terjaring OTT KPK, Minta Kepala Daerah Jauhi Korupsi

Ringkasan Berita:

• Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan keprihatinan atas OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, kader PKB yang ditetapkan tersangka dugaan pungutan THR. 
• PKB menegaskan menghormati proses hukum dan mengingatkan kepala daerah agar menjaga integritas.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Sebagai informasi, Syamsul Auliya Rachman merupakan kader PKB yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dugaan tersebut berkaitan dengan pungutan Tunjangan Hari Raya (THR).

“Ya kita prihatin, tidak menyangka,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

Cak Imin menegaskan bahwa DPP PKB menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Ia juga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

Selain itu, ia mengingatkan seluruh kepala daerah yang berasal dari PKB agar tidak terlibat dalam praktik korupsi dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Tentu kita hormati proses hukum sajalah. Yang penting semua bupati PKB jangan pernah terjebak pada hal-hal yang membahayakan dan menuju korupsi,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena dugaan pungutan THR yang melibatkan pejabat daerah. KPK saat ini masih terus melakukan pengembangan penyidikan terkait perkara tersebut.

Baca juga: Ketakutan Pejabat Daerah di Cilacap, Terancam Mutasi jika Tak Setor THR ke Bupati

Kader Senior PKB Cilacap Prihatin Bupati Syamsul Terjerat OTT KPK

Sementara itu, Kader senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilacap, A Muslikhin, mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

“Saya sebagai kader tua PKB yang pernah 11 tahun menjadi ketua partai tentu sangat prihatin dengan kejadian ini,” ujar Muslikhin kepada wartawan, Minggu (15/3/2026).

Muslikhin yang pernah menjabat Ketua DPC PKB Cilacap periode 2006–2017 mengatakan, rasa keprihatinan tersebut muncul karena Syamsul merupakan kader sekaligus Ketua DPC PKB Cilacap. Selain itu, masa kepemimpinannya sebagai Bupati Cilacap juga belum genap satu periode sejak dilantik.

Mantan anggota DPRD Cilacap empat periode itu menyayangkan adanya kasus hukum yang menjerat kader partai yang dipercaya memimpin daerah.

“PKB selama ini berjuang membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tetapi tiba-tiba ada kader yang dipercaya menjadi bupati dan baru satu tahun menjabat justru terkena OTT KPK terkait dugaan pemerasan,” kata Muslikhin.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang beredar, kasus tersebut diduga berkaitan dengan permintaan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Lebaran.

“Kalau tidak salah dari pemberitaan yang beredar, bupati meminta jatah THR untuk Lebaran, tentu ini di luar dugaan dan sangat saya sayangkan,” ucapnya.