KPK Cabut Status Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas setelah Tuai Kritik

Ringkasan Berita:

• Komisi Pemberantasan Korupsi cabut status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas setelah menuai kritik publik.
• Gus Yaqut dikembalikan ke Rutan KPK usai jalani pemeriksaan kesehatan.
• Keputusan sebelumnya diprotes Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan DPR karena dinilai tidak transparan.

TRIBUNNEWS.COM - Setelah mendapat berbagai kritik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status tahanan rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut pada Senin (23/3/2026) malam.

Gus Yaqut bakal dimasukkan lagi ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Keputusan pengalihan status penahanan ini dikonfirmasi langsung Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Langkah ini sekaligus mengakhiri masa tahanan rumah yang sebelumnya dijalani tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut di kediamannya di kawasan Condet, Jakarta Timur.

"Hari ini, Senin tanggal 23 Maret 2026, KPK melakukan proses pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka Saudara YCQ dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kuota haji, dari tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan Rutan KPK," ujar Budi dalam keterangannya, Senin.

Semalam, Gus Yaqut menjalani serangkaian prosedur medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polri untuk memastikan kondisi fisiknya sebelum dieksekusi ke Rutan.

KPK meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan kesehatan tersebut selesai dilakukan oleh tim dokter kepolisian.

Sebelumnya KPK mengaku Gus Yaqut dipindahkan menjadi tahanan rumah karena permohonan dari pihak keluarga, bukan karena masalah kesehatan.

"Bukan karena kondisi sakit. Jadi memang karena ada permohonan dari pihak keluarga, kemudian kami proses," kata Budi saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Minggu (22/3/2026).

Baca juga: Anggota DPR Sentil KPK Alihkan Penahanan Yaqut: Tak Sehat dalam Penegakan Hukum

Dikritik MAKI hingga DPR 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memberikan kritik mengenai pengalihan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari Rutan menjadi tahanan rumah.

Menurutnya apa yang dilakukan KPK menjengkelkan, karena dilakukan diam-diam.

"Selamat kepada KPK yang mampu memecahkan rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Karena apa? Ya, sejak berdirinya tahun 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalihan penahanan," kata Boyamin, Senin (23/3/2026).

"Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan-kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel," imbuhnya.

Ia menerangkan mengapa hal itu menjengkelkan karena dilakukan diam-diam.

Fakta tersebut baru terungkap setelah istri, eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. 

Menurut jika tahanan yang lain komplain, apalagi masyarakat Indonesia.

"Ini terungkap oleh istrinya Noel, sangat mengecewakan. Kecuali kalau ini diumumkan sejak awal, no problem. Tapi ini kan diam-diam dan bahkan alasannya itu ada pemeriksaan tambahan kepada tahanan yang lain, tapi ternyata nggak balik. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan," tegasnya.

Seperti Lelucon

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mempertanyakan keputusan KPK mengalihkan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah.

Rudianto menilai, keputusan lembaga antirasuah tersebut memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. 

Terlebih, pengalihan status itu dilakukan hanya berselang satu pekan setelah Yaqut resmi ditahan.

“Kenapa tidak dari awal, tidak usah ditahan, kan lebih bagus tidak usah ditahan ketimbang ditahan, seminggu kemudian dialihkan secara diam-diam seperti itu," kata Rudianto kepada wartawan, Senin.

Ia pun menyoroti aspek transparansi KPK. Rudianto merasa aneh karena saat penetapan tersangka, KPK begitu masif mempublikasikannya, namun saat pengalihan penahanan justru terkesan tertutup.

“Waktu ditetapkan tersangka, dipublish ramai-ramai pakai rompi oranye. Pada saat dialihkan penahanannya, dilakukan secara tertutup alias diam-diam, malah dibongkar oleh istri salah satu tahanan, ini yang harus dijawab ke publik," ujarnya.

Bahkan, ia menyayangkan informasi pengalihan penahanan ini justru mencuat ke publik setelah dibongkar oleh istri salah satu tahanan, bukan diumumkan secara resmi oleh KPK sejak awal.

“Ini kan menurut saya, apa ya? Masyarakat dianggap seperti lelucon. Dan ini yang menurut hemat saya tidak sehat, tidak sehat berproses dalam penegakan hukum kita," tutur Rudianto.

Duduk Perkara Kasus

Gus Yaqut diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Menteri Agama RI.

Kasus ini terkait pembagian kuota haji tambahan periode 2023–2024.

Dugaan praktik korupsi ini ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp 622 miliar.

(Tribunnews.com/Gilang P, Igman I, Rahmat FN, Fersianus Waku)