Malaysia Sudah Pangkas Kuota Subsidi BBM Buntut Konflik Iran vs AS, Indonesia Perlu?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Malaysia telah mengumumkan kebijakan pemangkasan kuota BBM subsidi buntut konflik antara Iran vs AS dan Israel.
• Kebijakan itu mulai diterapkan pada 1 April 2026 mendatang. Namun, terkait harga, pemerintah Malaysia tidak menaikannya.
• Pengamat ekonomi CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan Malaysia.
• Ia meminta agar anggaran subsidi BBM hingga LPG tidak dipangkas karena akan berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat menengah ke bawah.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia telah mengumumkan adanya pemangkasan kuota subsidi bahan bakar minyak (BBM) buntut konflik di Timur Tengah.

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2026 mendatang.

Dikutip dari The Star, Anwar mengatakan BBM subsidi jenis RON 95 akan dikurangi kuotanya menjadi 200 liter per bulan untuk tiap orang.

Sebelumnya, kuota RON 95 ditetapkan oleh pemerintah sebesar 300 liter per bulan.

Namun, harga BBM RON 95 tidak berubah yakni tetap dibanderol 1,99 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp8.423 per liternya.

"Semua negara, terutama negara-negara tetangga, menaikkan harga minyak, tetapi Malaysia memutuskan untuk mempertahankan harga minyak Budi95 di RM1,99. Kami tahu bahwa ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan kami juga harus mengambil beberapa langkah tambahan," ungkap Anwar pada Kamis (26/3/2026).

Baca juga: IEA Desak Kurangi BBM dan LPG, DEN: Indonesia Sudah Punya Strategi, Tinggal Eksekusi

Berkaca dari kebijakan tersebut, apakah perlu pemerintah Indonesia menirunya?

Tak Perlu, Subsidi Energi Harus Dijaga

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai pemerintah Indonesia tidak perlu untuk meniru langkah Malaysia terkait kebijakan subsidi BBM buntut konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, langkah bijak yang bisa dilakukan pemerintah yakni perlunya pemangkasan anggaran di sektor lain yang dianggap tidak mendesak.

Dia mengatakan pemerintah dan DPR perlu untuk membicarakan terkait APBN Perubahan.

"Belum perlu naikkan harga BBM dan LPG. Subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikkan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu."

"Perlu ada pembicaraan APBN Perubahan di DPR. Ada pos belanja yang belum urgent (mendesak) bisa dipangkas," katanya ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (27/3/2026).

Bhima ketika pemerintah justru mengotak-atik subsidi BBM seperti merubah kuota maupun memangkas anggarannya, maka masyarakat menengah ke bawah dinilainya tidak akan siap.

Dia mengatakan akan ada efek domino yang dirasakan masyarakat jika pemerintah melakukan pemangkasan kuota maupun subsidi BBM.

"Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal. (Kebijakan pemangkasan subsidi BBM) terlalu berisiko," tuturnya.

Baca juga: Krisis BBM, Bensin Setara Pertalite di Thailand Tembus Rp 21ribu per Liter