Saiful Mujani Diminta Klarifikasi Pernyataan soal Prabowo untuk Cegah Polemik Meruncing

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk makar, melainkan bagian dari sikap politik dalam kerangka demokrasi.

“Pertanyaannya apakah ucapan saya itu bisa disebut makar? Saya tegaskan itu bukan makar, tapi political engagement, yakni sikap politik atau sikap yang dinyatakan tentang isu politik di hadapan orang banyak,” kata Mujani dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan, pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bertajuk “Halal bihalal pengamat sebelum ditertibkan”, yang berisi diskusi evaluatif terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik. Sementara partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi yang mencakup berbagai bentuk, seperti mengikuti pemilu, kampanye, hingga aksi massa secara damai.

Baca juga: Mahfud MD Respons Pernyataan Saiful Mujani soal Jatuhkan Prabowo: Tak Ada Unsur Makar Sama Sekali

“Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi,” ujarnya.

Mujani menegaskan bahwa sikap dan tindakan politik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang publik.

“Kalau sikap politik dalam bentuk pernyataan verbal dan berkumpul yang dilindungi konstitusi dianggap makar, berarti makar dijamin oleh UUD. Pastilah tidak,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Mujani juga mengungkap alasan di balik sikap politiknya. Ia menyebut sejumlah pembicara dalam forum tersebut memberikan penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah, termasuk pernyataan Presiden yang dinilai akan “menertibkan pengamat”.

Ia mengaitkan hal itu dengan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi, bahkan menyinggung kasus penyiraman terhadap aktivis sebagai bentuk kekerasan yang ditafsirkan sebagai dampak dari situasi politik.

Mujani juga mengkritik sejumlah kebijakan dan gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai tidak mencerminkan sikap presidensial, serta mempertanyakan arah kebijakan ekonomi dan komposisi kabinet.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya menurunkan presiden tetap berada dalam jalur konstitusional, seperti melalui pemilu 2029 atau mekanisme politik lainnya.

“Bagaimana cara menurunkannya? Lewat pemilihan umum pada 2029,” ujarnya.

Di sisi lain, respons datang dari pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengaku belum mengetahui secara detail pernyataan tersebut, namun menegaskan Presiden tengah fokus pada agenda strategis nasional.

Selain itu, sejumlah tokoh seperti Fahri Hamzah dan Hasan Nasbi turut mengkritik pernyataan Mujani, serta mengingatkan agar tidak mendorong gerakan yang dinilai inkonstitusional.

Polemik ini pun memicu perdebatan luas di ruang publik, antara batas kebebasan berpendapat dan stabilitas politik nasional di tengah dinamika demokrasi Indonesia.