Putusan MK: Pimpinan KPK yang Nonaktif Bisa Kembali ke Jabatan Semula

Pokok Gugatan

• Objek gugatan: Pasal 29 huruf i dan j UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
• Huruf i: Calon pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya.
• Huruf j: Calon pimpinan KPK tidak menjalankan profesinya selama menjabat.

Alasan gugatan:

• Frasa “melepaskan” dianggap multitafsir dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
• Ketentuan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
• Para pemohon berpendapat jabatan pimpinan KPK bersifat fixed term dan tidak seharusnya memutus permanen hubungan dengan profesi asal.