Harta Bupati Muara Enim, Edison, yang Terjaring OTT KPK, Tak Naik sejak Maju Pilkada 2024

Ringkasan Berita:

• Bupati Muara Enim, Edison, diamankan dalam OTT KPK yang berlangsung di Jakarta dan Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026).
• Edison ditangkap bersama sembilan orang lainnya.
• Lima dari 10 orang yang ditangkap KPK, berasal dari lingkungan Pemkab Muara Enim.

TRIBUNNEWS.com - Bupati Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), H Edison, diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Senin (8/6/2026).

OTT yang digelar di Jakarta dan Sumsel ini telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto.

"Benar," katanya, Senin.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan 10 orang telah diamankan dalam OTT di Muara Enim.

Lima di antaranya adalah orang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, termasuk Edison.

Sementara, lima lainnya adalah pihak swasta.

Baca juga: KPK Tangkap 10 Orang Dalam OTT Bupati Muara Enim, Ada ASN dan Unsur Swasta

"Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," ungkap Budi, Senin, dikutip dari Kompas.com.

KPK belum merinci kasus apa yang mengakibatkan Edison diamankan dalam OTT.

Saat ini, KPK masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," pungkas Budi.

Edison dilantik sebagai Bupati Muara Enim pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, bersama ratusan kepala daerah lainnya.

Edison pertama kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2024, saat maju sebagai calon Bupati Muara Enim.

Kala itu, hartanya tercatat sebanyak Rp16.030.192.000.

Ia kembali menyerahkan LHKPN pada 31 Desember 2025, sebagai laporan periodik.

Total hartanya tak berubah, tetap Rp16.030.192.000.