Kata Ekonom soal Masih Perlu atau Tidaknya Program MBG usai Harga Pertamax Naik

“Anggaran berbasis undang-undang APBN, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp268 triliun. Jadi kalau ada yang menyampaikan bahwa kita memiliki anggaran Rp335 triliun itu tidak benar”, kata Dadan pada 30 Maret 2026 lalu.

Ia menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional SPPG di seluruh Indonesia.

Dadan merinci anggaran yang digunakan di mana 70 persen untuk pembelian bahan baku. Lalu 20 persen untuk kebutuhan operasional seperti listrik, sewa kendaraan, hingga gaji relawan.

“Mayoritas anggaran kami langsung disalurkan untuk program MBG, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dadan.

Baca juga: Harga BBM Pertamax Naik, Kelas Menengah Dinilai Paling Terdampak, Pengeluaran Rumah Tangga Terasa

Sementara, serapan anggaran MBG hingga Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 pada Jumat (5/6/2026).

"Realisasi anggaran Makan Bergizi Gratis sampai sekarang sudah mencapai Rp 88,15 triliun untuk 63,13 juta penerima dan 29.679 SPPG," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan realisasi tersebut meningkat 17,53 persen dibandingkan posisi pada April 2026 yang tercatat sebesar Rp75 triliun.

Dia menjelaskan total penerima manfaat MBG sebanyak 48,9 juta di mana seluruhnya merupakan siswa.

Sedangkan penerima lainnya sebesar 14,3 juta yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemerintah juga terus memperluas infrastruktur pendukung pelaksanaan program. Hingga akhir Mei 2026, sebanyak 29.679 SPPG telah beroperasi untuk mendukung distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. 

Setiap SPPG melayani sekitar 500 hingga 3.000 penerima manfaat, bergantung pada kapasitas dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

BGN Bakal Efisiensi Anggaran

Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, menegaskan akan berfokus pada optimalisasi efisiensi anggaran terkait program MBG.

Hal ini disampaikannnya sesaat setelah dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

"Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," kata dia.

Baca juga: Nasib Pengusaha Dapur MBG 3T di Ujung Tanduk, KSP Dudung Sebut Dana Talangan Belum Tentu Diganti