Tanggapan BYD Soal Pabrik Perakitan yang Berdiri di Atas Lahan Pertanian Subang

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung pembangunan pabrik BYD dan Vinfast yang dibangun di lahan pertanian.

Lokasi pabrik kedua brand otomotif disebut berada di kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B adalah kawasan pertanian yang dilindungi untuk digunakan secara tetap sebagai lahan produksi pangan, guna menjamin ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 

Konsep itu diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Amran mengusulkan penggantian lahan LP2B yang digunakan VinFast dan BYD tiga kali lipat dari yang digunakan saat ini.

Kabarnya kedua pabrikan kendaraan listrik tersebut sudah setuju terhadap usulan penggantian area LP2B itu. Sedangkan untuk lokasi penggantinya sudah ditentukan.

Menanggapi hal tersebut, Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan mengaku baru mengetahui informasi itu.

Ia menyatakan bahwa pabrik BYD dibangun di kawasan industri yang sah secara hukum.

"Saya baru dengar beritanya. Saya juga enggak bisa komen apa-apa, cuma yang saya bisa sampaikan, kami kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area," katanya ketika ditemui di kawasan Prambanan, Yogyakarta, Rabu (13/8/2025) malam.

"Tidak mungkin kami mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau itu enggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," ujarnya.

Luther menegaskan, kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai area industri secara legal. Karena itu, menurutnya, masalah tersebut seharusnya tidak menjadi urusan BYD secara langsung.

"Jadi, harusnya itu urusan bukan kepada BYD, tapi saya belum mendapat informasi itu. Saya baru dengar," ucap Luther.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

Dedi mengungkap mereka membicarakan mengenai adanya investasi di wilayah Kabupaten Subang oleh dua produsen kendaraan listrik, yaitu VinFast dan BYD. 

Baca juga: Perbandingan Biaya Bahan Bakar Mobil Biasa Vs BYD Atto 1

Area itu pembangunan pabrik itu sebenaranya merupakan LP2B, tetapi area sawahnya sebenarnya sudah tidak ada. 

"Tetapi kalimat LP2B-nya masih ada di Peta Data Tata Ruang, sehingga hari ini kami ingin melakukan penyelarasan agar investasi berjalan dan pertanian tergantikan," ungkap Dedi.

Investasi kedua produsen EV asal Vietnam dan Tiongkok tersebut mencapai Rp 33 triliun dan diprediksi membuka peluang tenaga kerja hingga puluhan ribu orang.

"Pabrik mobil yang nilai investasinya kurang lebih Rp 33 triliun. Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan. Kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat."

"Karena ini kita akan dorong investasi agar terbuka lapangan kerja demi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat terbuka lapangan kerja akan diterima lapangan kerja itu kurang lebih 23.000 orang," ucap Amran.

Meski begitu, Amran mengusulkan untuk penggantian lahan LP2B yang digunakan VinFast dan BYD tiga kali lipat dari yang digunakan saat ini.

Baca juga: Pabrik BYD di Subang Beroperasi Akhir 2035, Akan Produksi Semua Model yang Dijual di Indonesia

"Tadi saya mendapat rekomendasi stratejik adalah mengganti tiga kali lipat. Jadi kalau ada area LP2B namanya LP2B 200 maka nanti disiapkan 600 hektare sawah baru. Kalau 70 berarti 3 kali lipat 210 hektare sawah baru. Kami akan melakukan itu dengan cepat dan semuanya berada di wilayah Jawa Barat," tutur Dedi.

Kabarnya kedua pabrikan EV tersebut sudah setuju terhadap usulan penggantian area LP2B itu. Sedangkan untuk lokasi penggantinya sudah ditentukan.

Dedi menyatakan, lokasi konversi lahan LP2B akan berada di wilayah Indramayu. Wilayah ini dipilih karena dekat dengan Subang.

"Dimungkinkan di wilayah Indramayu karena lebih dekat dengan Kabupaten Subang. Ini bagian dari kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Untuk mendorong pertumbuhan pertanian, hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi, serta ketersediaan lapangan kerja yang kurang lebih akan direkrut sekitar 23.000 orang tenaga terampil," ucap Dedi.