Kelanjutan Subsidi Pembelian Motor Listrik Tahun Depan Belum Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program subsidi pembelian motor listrik yang telah berjalan sejak 2023 hingga 2024 masih menyisakan pertanyaan terkait kelanjutannya di 2025.

Sejak dua tahun lalu, pemerintah memberikan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit untuk satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Skema ini menjadi bagian dari strategi percepatan adopsi kendaraan listrik sekaligus upaya menekan emisi sektor transportasi.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta menyatakan, proses keberlanjutan program subsidi motor listrik masih menunggu keputusan lintas kementerian.

"Insentif motor listrik itu Pak Menperin sudah meminta bersurat ke Menko untuk memastikan keberlanjutan, kita sedang menunggu. Kayaknya Pak Susi juga sudah ngomong deh," tutur Setia kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa wacana insentif tidak sepenuhnya tertutup, melainkan tengah dibahas di tingkat koordinasi antar kementerian.

Terkait permintaan agar insentif dapat berjalan di tahun 2025 hingga 2026, Kemenperin menyebut hal itu masih dalam pembahasan.

"Itu nanti kita bahas mengenai konten, tapi yang jelas kemarin sudah selesai di 2024," ungkap Dirjen ILMATE.

Hal ini mengisyaratkan bahwa meski secara resmi program insentif berhenti pada akhir 2024, peluang untuk diperpanjang tetap terbuka.

Mengenai besaran insentif jika program dilanjutkan dan bagaimana skemanya, Kemenperin menegaskan belum ada keputusan.

Baca juga: Bukan Potongan Rp 7 Juta, Insentif Pembelian Motor Listrik Tahun 2025 Beda Skema

Ketika ditanya apakah tahun 2025 dipastikan tanpa insentif, Kemenperin kembali menegaskan bahwa keputusan akhir menunggu arahan pemerintah pusat.

"Saya nggak bilang gitu. Yang jelas kami nunggu arahan. Jadi once kita dapat arahan, hal yang perlu kami lakukan harus sinkronisasi dengan data kependudukan."

"Artinya harus MoU Dukcapil Kemendagri. Kemudian kami harus memastikan Permenperin-nya siap, itu mengenai konten semua. Kita lihat perkembangan arahannya," jelas Setia Diarta.

Menperin Serahkan ke Kemenkeu

Awal September 2025 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menyampaikan, keputusan melanjutkan dan tidak melanjutkan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik tergantung pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Kalau motor listrik, tanya ke Lapangan Banteng saja," kata Agus ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Agus menyebut pihaknya sudah menyiapkan konsep dan skema untuk pemberian subsidi motor listrik pada tahun ini.

Namun, untuk urusan lebih detail seperti yang berkaitan dengan anggaran, ia mengungkap itu ada di tangan instansi yang kantornya berada di Jalan Lapangan Banteng.

"Skemanya sama, tetapi anggaran yang disiapkan bukan di kami," ujar Agus.

Desakan AISMOLI

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Hanggoro Ananta juga sudah mendesak agar pemerintah segera menentukan keberlanjutan insentif pembelian motor listrik karena diyakini akan turut mendongkrak adopsi kendaraan listrik roda dua di masyarakat.

"Keberlanjutan insentif kita sangat menyambut baik terhadap program ini, karena kita tahu bahwa di dua periode kemarin sangat mendongkrak dari adopsi kendaraan listrik, khususnya roda dua," tutur Hanggoro kepada Tribunnews.com, Jumat (30/5/2025).

Hanggoro berharap, keputusan program ini segera diumumkan dan tidak terlalu lama. Jika bisa, ditentukan dalam waktu beberapa minggu ke depan.

Jika nantinya memang insentif tidak jadi diberikan, ia juga meminta pemerintah untuk segera mengumumkannya tanpa menunda.

"Kalau nanti nggak jadi pun, misalkan ya, misalkan dalam last minute nggak jadi, ya nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Cuma yang penting kita butuh kepastian saja, ada atau enggaknya. Kalau pun ada ini harus cepat, kalau pun nggak ada juga harus tegas pemerintah menyampaikan ini," jelasnya.