Polemik Ponpes Al Zaytun Dibahas Ratusan Kiai di Gedung Sate Bandung, Sejumlah Poin Telah Disepakati

"Kemudian di pusat ternyata juga membentuk tim gitu, jadi kalau ada yang demo sekarang, ada tuntutan segera (mengusut), itu tepat menurut saya," lanjutnya.

Berdasarkan pengamatannya, Ponpes Al Zaytun sudah melakukan sejumlah kontroversi.

"Kalau terkait dengan kriteria kesesatan sudah banyak yang menyimpang lah sebetulnya," tuturnya.

Rafani Achyar mengatakan, pihaknya telah memberikan rekomendasi ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memberikan teguran ke pimpinan Ponpes Al Zaytun.

Baca juga: PWNU Jawa Barat: Haram Memondokkan Anak di Ponpes Al-Zaytun

Menurutnya pimpinan Ponpes Al Zaytun sering melontarkan pernyataan yang kontroversi.

"Rekomendasi kami meminta kepada pak Gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ungkapnya.

Ia mengatakan salah satu pernyataan kontroversi pimpinan Ponpes Al Zaytun yakni Indonesia termasuk tanah suci.

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan."

"Terus jangan jauh-jauh pergi ke Mekkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," lanjutnya.

Ridwan Kamil akan Berkoordinasi dengan MUI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akan berkoordinasi dengan MUI terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Menurut polemik Ponpes Al Zaytun masuk ke ranah fikih dan ada di wilayah para ulama.

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ungkapnya, Kamis (15/6/2033), dikutip dari TribunJabar.id

Baca juga: Ridwan Kamil Diminta Menegur Pengurus Al Zaytun agar Tidak Menyampaikan Pernyataan Kontroversi

Ridwan Kamil menambahkan permasalahan ini harus mendapat sorotan langsung dari Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," imbuhnya.