Insiden Tewasnya 7 Penambang Gunung Botak hingga Gelombang Desakan Copot Kapolres Buru AKBP Sulastri

Ironisnya, meskipun truk-truk tersebut dicegat dan diamankan, para pemilik B3 tidak pernah diusut apalagi ditangkap.

"Lucunya mobil truk diamankan dan sampai dengan saat ini para pelaku yang memiliki B3 tidak pernah terlihat diusut apalagi ditangkap pihak berwajib, adapun juga yang mencoba memakai speed boat masuk lewat dataran kayeli dan daerah yang dirasa aman untuk memasukan barang tersebut. Sehingga dugaan kami akan keterlibatan pihak kepolisian sungguh sangatlah kuat," ungkap Echal, perwakilan DPD KNPI.

DPD KNPI Maluku mengecam keras kinerja Polres Buru dan mendesak pencopotan Kapolres, Wakapolres, dan jajaran petinggi lainnya. 

Mereka akan melaporkan permasalahan ini ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) dan Mabes Polri jika tidak ada tindakan serius.

"Apabila hal ini tidak ditindak secara serius maka kami DPD KNPI Provinsi Maluku, akan melaporkan permasalahan ini langsung kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas RI) serta pengaduan ke Mabes Polri guna menumbalkan bobroknya manajemen kepolisian di Kabupaten Buru," tegas Echal.

DPD KNPI juga meminta para pemangku kepentingan di Pulau Buru untuk tidak tutup mata terhadap permasalahan ini. 

Mereka mengancam akan memvonis pihak eksekutif maupun legislatif jika terbukti terlibat dalam pembiaran aktivitas tambang ilegal.

"Secara kelembagaan dan selaku bagian daripada garis perjuangan rakyat sungguhlah kali ini kami serius menyoroti hal dimaksud. Jadi yang berpikir bahwa ini hanya pernyataan semata, silakan bermain-main," kata Echal.

Permahi

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Ambon mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang. 

Desakan ini muncul akibat dugaan adanya permainan oknum aparat di balik operasi tambang ilegal Gunung Botak yang tak kunjung terselesaikan, serta banyaknya korban jiwa akibat aktivitas ilegal tersebut.

Ketua Permahi Cabang Ambon, Rizky Gunawan, menilai Kapolres Buru tidak tegas dalam menangani permasalahan aktivitas pertambangan ilegal di Gunung Botak. 

Ia menyoroti banyaknya permasalahan dan bencana yang telah merenggut nyawa para penambang.

"Sudah terlalu banyak permasalahan maupun bencana yang memakan korban jiwa dalam aktivitas pertambangan tersebut," ujar Rizky kepada TribunAmbon.com, Senin (10/3/2025).

Ia menilai Kapolres Buru tidak mampu mengendalikan dan mengawasi aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak. 

Padahal, tambang tersebut jelas melanggar hukum dan telah berulang kali menuai permasalahan. Namun, tidak ada langkah konkret yang dilakukan oleh pihak berwenang.

"Pasalnya, tragedi longsor yang terjadi Sabtu (8/3/2025) kemarin bukan kali pertama hingga menelan korban, tapi sudah berkali-kali," tegasnya.

Dia mendesak aparat keamanan untuk mengambil langkah konkret dalam menangani pengoperasian tambang ilegal di Gunung Botak.

Pasalnya, aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlanjut akan terus menimbulkan permasalahan dan bencana.

"Yang menjadi permasalahan kenapa aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak masih terus berjalan padahal melanggar hukum, dan diduga indikasi kuat banyak menggunakan bahan terlarang dalam pelaksanaan untuk mendapatkan emas tersebut," ungkap Rizky.

Permahi juga mendesak Kapolda Maluku untuk segera bertindak dan menyelesaikan permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak.

Mereka menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan secara terukur dan memiliki legalitas.

"Karena itu Kapolda Maluku juga jangan diam harus bergerak cepat, agar aktivitas di Gunung Botak bisa diselesaikan dan pengelolaan yang dilakukan harus terukur dan memiliki legalitas," pungkas Rizky.

Sumber: (Tribunambon.com/Jenderal Louis/Haliyudin Ulima) (Tribunnews.com/Wik) (Wikipedia 

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Tragedi Longsor di Gunung Botak, KNPI Maluku Soroti Lemahnya Pengawasan & Dugaan Keterlibatan Aparat