Suasana Malam Menjelang Demo di Pati 13 Agustus, Posko Donasi Mulai Dipadati

Aksi yang awalnya bertujuan menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen kini bergeser menjadi tuntutan agar Bupati Sudewo mundur. Warga menilai sejumlah kebijakan Sudewo kontroversial. 

Sebelumnya, Bupati Pati telah mencabut kebijakan kenaikan PBB P-2, meminta maaf, dan menarik ucapannya yang menantang warga untuk berdemo.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Jawa Tengah, menerjunkan 2.684 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa besar-besaran. 

Aksi tersebut merupakan protes terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang sempat mencapai hingga 250 persen.

Kepala Polresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis.

“Pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” kata Jaka Wahyudi di Pati, Selasa (12/8/2025).

Selain dari 14 polres jajaran, pengamanan juga melibatkan personel dari Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang, dan satker Mapolda Jateng, Satpol PP Pati, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran (Damkar), dan instansi terkait lainnya.

Jaka menyampaikan bahwa seluruh personel pengamanan sudah dibekali dengan standar operasional prosedur (SOP), termasuk taktik menghadapi potensi provokasi di lapangan.

“Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum. Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” tegasnya.

Polresta Pati juga aktif berkoordinasi dengan koordinator aksi untuk menyepakati teknis pelaksanaan unjuk rasa di lapangan.

“Pendekatan dialogis menjadi kunci agar aspirasi tetap tersampaikan dalam koridor hukum,” ujar Jaka.

Selain itu, pemetaan titik rawan dan rekayasa lalu lintas telah disiapkan. Petugas akan ditempatkan di persimpangan dan jalur utama guna menghindari kemacetan serta meminimalkan gangguan aktivitas warga.

Sebagai antisipasi terhadap potensi kericuhan dan kondisi darurat, Polresta Pati menyiagakan tim medis, pemadam kebakaran, dan tim pengurai massa.

Seluruh pengamanan akan dilakukan secara transparan dengan dokumentasi resmi untuk menjamin akuntabilitas.

“Kami hormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan sesuai aturan. Tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengayomi. Gunakan pendekatan persuasif terlebih dahulu sebelum langkah penegakan hukum,” lanjut Jaka.