Aliansi Pati Bersatu Siap Demo ke KPK tapi Batal Jika Sudewo Tersangka: Donasi Diberi ke Anak Yatim

TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi ke Gedung KPK, Jakarta, pada 1 September 2025 untuk mendesak penetapan tersangka terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus dugaan suap proyek kereta api DJKA.

AMPB adalah gerakan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang terbentuk sebagai respons terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, dalam proyek pembangunan jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

AMPB terdiri dari warga lintas kecamatan di Pati, termasuk tokoh masyarakat, aktivis lokal, dan pemuda.

Mereka menyebut gerakan ini sebagai aksi moral, bukan aksi politik, dengan tujuan menuntut keadilan dan transparansi hukum.

Koordinator lapangan AMPB adalah Supriyono alias Botok, yang aktif menyuarakan tuntutan melalui aksi damai dan penggalangan donasi.

AMPB mendesak KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka karena:

Sudewo disebut dalam surat dakwaan menerima aliran dana suap sebesar Rp720 juta, dan KPK telah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari kediamannya.

Warga menilai KPK harus bertindak tegas dan tidak tebang pilih, karena kasus ini menyangkut dana publik dan integritas pejabat daerah.

Sudewo diduga memiliki peran signifikan dalam pengaturan proyek DJKA, termasuk proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro dan proyek lain di Semarang, Tegal, dan Jakarta.

Sudewo sempat mangkir dari panggilan KPK, yang memicu kecurigaan dan kemarahan warga.

Akhirnya, Sudewo memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi di KPK pada hari Rabu ini. 

Namun, rencana itu akan dibatalkan jika KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka sebelum keberangkatan.

Donasi warga yang telah terkumpul sebesar Rp170 juta pun akan dialihkan untuk santunan anak yatim.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengatakan bahwa pihaknya akan membatalkan aksi unjuk rasa seandainya Sudewo sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau Pak Sudewo ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu, kami tidak jadi demo. Nanti uang donasi masyarakat yang kami kumpulkan sejak 19 Agustus kami alihkan untuk santunan anak yatim," jelas dia, Selasa malam (26/8/2025).

AMPB menggalang donasi sukarela dari warga untuk membiayai aksi ke Gedung KPK di Jakarta pada 2–3 September 2025.

Mereka juga mengirim ribuan surat ke KPK sebagai bentuk desakan kolektif agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk diketahui, per 26 Agustus 2025, AMPB telah menghimpun donasi dari warga sebesar Rp170,6 juta.

Adapun rencana aksi di Gedung KPK, yang semula dijadwalkan 2-3 September, dimajukan menjadi Senin (1/9/2025).

Alasannya demi efisiensi waktu dan agar peserta aksi tidak harus terlalu lama meninggalkan pekerjaannya di Pati.

"Kami sudah rapat, aksi di Gedung KPK yang semula kami rencanakan 2-3 September, kami majukan menjadi 1 September. Kami berangkat tanggal 31 Agustus siang, hari Minggu. Sampai Jakarta 1 September, langsung aksi, setelah orasi kami pulang," jelas Botok.

Dia mengatakan, sekira 500 orang peserta aksi akan berkumpul terlebih dahulu di Alun-Alun Pati pada Minggu (31/8/2025) dan berangkat pukul 14.00 WIB.

Sepuluh unit bus sudah disiapkan oleh AMPB untuk mengantarkan para peserta aksi ke Jakarta.

Botok menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan para perantau asal Pati di Jakarta.

Ada sekira 800 orang yang siap bergabung dan mendukung massa AMPB.

"Mobil komando, tim medis, disiapkan teman-teman di sana. Ada 800 orang yang mendukung aksi kami di KPK. Mereka akan mengamankan dan membantu, termasuk menyediakan konsumsinya," kata dia.

Menurut Botok, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Nantinya pihak kepolisian akan menyediakan tempat untuk transit atau peristirahatan sementara para perserta unjuk rasa sebelum aksi dimulai.

"Sampai pengantaran ke Gedung KPK juga nanti dijaga kepolisian. Pokoknya semua sudah siap. Tinggal eksekusi. Kami akan orasi di depan Gedung KPK, kalau disuruh masuk untuk audiensi, kami juga siap, atau pihak KPK yang keluar menemui pendemo, sudah dikondisikan. Tim kami menyiapkan bukti-bukti juga, mendesak KPK menuntaskan kasus suap yang melibatkan Pak Sudewo," tandas dia.

Peran Sudewo Dalam Perkara DJKA 

Sudewo disebut dalam persidangan menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan, pejabat pembuat komitmen proyek DJKA.

KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, terdiri dari pecahan rupiah dan mata uang asing. Ia membantah menerima suap dan mengklaim uang tersebut berasal dari gaji dan usaha pribadi.

Sudewo diduga memiliki peran luas dalam pengondisian proyek DJKA, terutama saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Ia disebut mendatangi langsung proyek-proyek DJKA di Jawa Tengah, seperti jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, yang memicu komplain dari pejabat pelaksana proyek.

KPK menduga Sudewo terlibat di hampir seluruh proyek rel kereta di Pulau Jawa, bukan hanya di wilayah Pati.

Namanya disebut dalam sidang terdakwa Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang. Ia disebut menerima commitment fee sebagai bagian dari pengaturan tender proyek DJKA.

Sudewo telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK pada 27 Agustus 2025, setelah sebelumnya mangkir dari panggilan.

KPK menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghapus unsur pidana, sesuai Pasal 4 UU Tipikor. Penyidik masih mendalami peran Sudewo dan membuka kemungkinan pemanggilan ulang atau peningkatan status hukum.

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Pati Sudewo Diperiksa KPK Hari Ini, AMPB Batal Demo jika Ada Penetapan Tersangka,