Jakarta Memanas, Bagaimana Nasib Demo Warga Pati di Gedung KPK? Ini Kata Koordinator Aksi

TRIBUNNEWS.COM - Gelombang aksi protes yang berlangsung sejak sepekan ini terus berlanjut.

Aksi ini dipicu kemarahan publik terkait isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD RI.

Situasi pun makin memanas setelah seorang driver ojek online (Ojol) tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Massa dan petugas bentrok hingga rumah anggota DPR dijarah.

Pada Sabtu (30/8/2025) malam, massa menggeruduk rumah Eko Patrio dan Uya Kuya.

Rumah anggota kedua DPR tersebut didatangi oleh orang-orang yang menutupi wajah.

Terbaru ini, rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga turut jadi sasaran, Minggu (31/8/2025) dini hari.

Meski sempat dijarah, TNI berhasil membubarkan massa.

Sebelumnya, Halte Bus TransJakarta di depan Polda Metro Jaya pun dibakar.

Suasana di Jakarta dinilai tidak sedang kondusif karena sejumlah titik dirusak massa.

Lantas, bagaimana nasib Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang akan menggelar demo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta?

Baca juga: Salah Satu Anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati Dianggap Masuk Angin, AMPB Berikan Obat Herbal

AMPB berencana tetap akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar demo di depan Gedung KPK.

Demo tersebut membawa tuntutan supaya Bupati Pati, Sudewo segera ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Teguh Istiyanto, koordinator AMPB menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan aksi demo, meskipun suasana di DKI Jakarta kurang kondusif.

Mengutip TribunJateng.com, massa dari Pati, Jawa Tengah rencananya diberangkatkan Minggu siang dan demo dilakukan besok, Senin (1/9/2025).

"Kami pastikan tetap berangkat ke Gedung KPK di Jakarta. Mulai besok sebelum zuhur peserta kumpul di alun-alun. Berangkat sekitar pukul 14.00 WIB."

"Minggu berangkat, sampai sana subuh, istirahat, pagi jam 09.00 WIB mulai bergerak ke KPK untuk menyampaikan aspirasi."

"Sorenya kami langsung kembali ke Pati," jelas Teguh, Sabtu (30/8/2025).

AMPB juga telah mengumpulkan donasi sebesar Rp 179 juta untuk fasilitas transportasi dan perbekalan bagi peserta unjuk rasa.

"Yang kami akomodasi 10  bus, kira-kira 500 orang yang berangkat."

"Tapi kalau ada yang berangkat dengan mobil pribadi, monggo," ucap dia.

Teguh menuturkan, Sudewo telah diperiksa KPK sebagai saksi. Ia tetap berharap pemeriksaan dilakukan secara mendalam oleh KPK.

"Prosedur hukum memang demikian yang harus dilalui. Pak Sudewo sudah mendatangi KPK untuk memberikan keterangan, setelah itu akan dilakukan pendalaman, mungkin juga keterangan saksi lain,"

"Harapan kami, setelah ada keterangan dari Sudewo, KPK melakukan pendalaman dan analisis, mengumpulkan bukti-bukti lain, dan segera dilakukan gelar perkara dan dinyatakan Pak Sudewo sebagai tersangka," jelas dia.

Meski tahu tahapan hukum yang harus dilalui KPK, Teguh menegaskan bahwa aksi di depan Gedung KPK dilakukan untuk mendorong supaya tindak lanjut kasus ini bisa disegerakan.

Baca juga: Kades di Pati Bantah Pernyataan Sudewo, Sebut Kenaikan PBB Tak Ada Musyawarah

Sudewo Sempat Jalani Pemeriksaan

Sempat mangkir panggilan KPK pada Jumat (22/8/2025) pekan lalu, Sudewo akhirnya hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

Mengenakan batik cokelat dan celana hitam, Sudewo masuk ke Gedung KPK menggunakan masker.

Ia juga irit bicara saat bertemu dengan wartawan.

"Ya memenuhi panggilan. Enggak ada (bawa berkas)," kata Sudewo kepada wartawan.

Sudewo penuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Ia diduga menerima suap dalam kasus korupsi proyek DJKA yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan pada saat ia menjabat sebagai DPR RI.

Sudewo diduga terlibat dalam banyak proyek dalam kasus yang tengah diusut KPK ini.

Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK menyatakan, Sudewo tak hanya berperan pada satu proyek saja.

Salah satu proyek yang menyeret nama Sudewo yakni berada di Jawa Tengah dalam kasus proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jateng, khususnya di Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso pada tahun 2018-2022 oleh DJKA.

Asep Guntur menyebut, Sudewo diduga berperan tak hanya dalam satu proyek saja.

"Jadi, yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu (jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso),"

"Jadi, di hampir seluruh proyek itu ada perannya, sehingga kami harus menunggu penanganan perkara yang lainnya," ujar Asep Guntur dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

Asep Guntur menjelaskan, karena diduga keterlibatan Sudewo yang luas tersebut, penanganan perkara ini akan digabungkan menjadi satu kesatuan supaya lebih efektif.

"Untuk dia, bisa nanti sekaligus untuk penanganannya. Jadi, tidak hanya nanti, satu, misalkan di Solo Balapan–Kadipiro, nanti satu Tegal–Solo, seperti itu, enggak,"

Baca juga: Sudewo Tegaskan Tak Akan Mundur dari Kursi Bupati Pati

"Jadi, kalau orangnya sama, itu akan disatukan untuk penanganan perkaranya," jelas Asep.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Jakarta "Panas", Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Tetap Berangkatkan 500 Orang Demo di Gedung KPK

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto/Ilham Rian Pratama)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal)