Daftar 6 Tuntutan Warga Pati yang Dikabulkan DPRD Terkait Pemakzulan Sudewo

TRIBUNNEWS.COM - Warga Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Aksi demo tersebut dimulai sekira pukul 13.00 WIB.

Dengan membawa sejumlah atribut, MPB melakukan demo dengan membawa sejumlah tuntutan.

Aksi demo ini juga dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Sudewo didesak turun dari jabatannya karena sejumlah kebijakannya yang dinilai tak pro rakyat.

Kebijakannya yang bahkan jadi isu nasional yakni tentang kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kebijakan soal mutasi yang dianggap janggal juga menimbulkan polemik hingga menyebabkan masyarakat Pati mendesak DPRD Pati untuk memakzulkan Sudewo.

Awalnya, MPB membawa sebanyak 13 tuntutan dalam demo Jumat siang kemarin. Namun, saat demo berlangsung 13 tuntutan tersebut dipadatkan menjadi enam.

Mengutip TribunJateng.com, berikut ini daftar enam tuntutan yang dibawa MPB saat demo di depan kantor DPRD Pati:

1. DPRD Pati harus mengawal tuntas Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait pemakzulan Bupati Sudewo secara akuntabel, substantif, dan sesuai undang-undang

2. Menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama ia menjabat Bupati Pati, seperti penetapan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kebijakan anggaran 2025 yang dinilai tak prosedural

Baca juga: Rencana Demo di Pati Dihadiri 500 Orang, Polisi Terjunkan 1.200 Personel

3. Partai Politik (Parpol) dan DPRD Pati harus melawan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan arogansi kekuasaan dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.

4. Seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk warga Pati

5. PDIP harus konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Sudewo, tidak mengganti Teguh Bandang Waluya (Fraksi PDIP) sebagai ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, dan mengganti Joko Wahyudi (fraksi PDIP) dari keanggotaan Pansus

6. Gerindra sebagai pengusung Bupati Sudewo segera mengganti Irianto Budi Utomo (fraksi Gerindra) dari keanggotaan pansus karena terindikasi berpihak ke bupati.

Dalam demo Jumat siang tersebut, juga terjadi audiensi antara DPRD Pati dengan MPB.

Cak Ulil, perwakilan massa mengatakan, pihaknya meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pati untuk mencabut status Sudewo dari pengurus maupun anggota partai.

"DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP agar mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai di semua level, sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati."

"Sekali lagi kami sampaikan MPB teguh, konsisten, menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat."

"Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat," ujar Ulil, Jumat (19/9/2025).

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, pihaknya siap memenuhi semua tuntutan massa.

"Prinsipnya, apa yang menjadi unek-unek atau tuntutan teman-teman, kami DPRD Kabupaten Pati akan melaksanakan. Kuncinya, kami berkomitmen untuk melaksanakan,"

"Kami jaga situasi Pati agar tetap kondusif, bisa membangun sebaik-baiknya," ujar Ali di hadapan massa.

Wakil Ketua I DPRD Pati sekaligus Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi mengatakan pihaknya akan bersurat ke DPP Gerindra melalui DPD Jawa Tengah.

"InsyaaAllah kami membuat surat lewat DPD ke DPP,” ujar Hardi.

Baca juga: Jelang Demo di DPRD Pati: Polisi Imbau Pelajar Tak Ikut, Massa Desak Gerindra Pecat Sudewo

Setelah beraudiensi, massa pun langsung membubarkan diri dengan dikawal aparat kepolisian.

Dikawal Ribuan Aparat

Sebelumnya, Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi menuturkan, pihaknya menerjunkan 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, dan instansi lain, termasuk Satpol PP untuk mengawal demo Jumat siang.

Kepada para anggotanya, ia menekankan untuk mencegah adanya penyusup yang membuat suasana jadi rusuh.

"Kami memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujar dia usai apel persiapan pengamanan di halaman Pendopo Kabupaten Pati.

Mengutip TribunJateng.com, sejumlah titik di Pati juga sudah diamankan supaya masyarakat tetap merasa aman dan nyaman.

"Titik-titik yang menjadi lokasi aksi sudah kami siapkan skema pengamanannya. Petugas akan ditempatkan secara proporsional agar masyarakat merasa aman," kata Jaka Wahyudi.

Terkait pengamanan demo, pihak kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif, langkah humanis, dan dialogis.

"Kami mengedepankan langkah humanis, dialogis, serta koordinasi langsung dengan korlap aksi. Dengan begitu, dinamika di lapangan bisa terkendali," jelas dia.

Ia mengimbau masyarakat Pati untuk tetap tenang dan tak mudah terprovokasi.

"Mari bersama-sama menjaga Pati sebagai daerah yang damai, guyub, dan penuh toleransi," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul DPRD Pati Kabulkan 6 Tuntutan Pendemo, Berikut Isi Lengkapnya

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal)