OTT KPK di Riau
Gaya Santai Gubernur Riau saat Digiring ke KPK, Tenteng Tas Hijau
Abdul Wahid dibawa ke Gedung KPK usai OTT di Riau. Pemeriksaan dimulai, status hukum ditentukan dalam 1x24 jam.
Ringkasan Berita:
- Gubernur Riau Abdul Wahid dibawa ke Jakarta bersama rombongan KPK.
- Ia tiba di Gedung KPK dengan pakaian santai untuk menjalani pemeriksaan.
- KPK mengamankan 10 orang dalam OTT terkait dugaan korupsi di Dinas PUPR Riau. Sebagian besar merupakan penyelenggara negara.
- KPK akan menentukan status hukum Abdul Wahid dan lainnya dalam waktu 24 jam sesuai KUHAP. Barang bukti berupa uang juga disita.
TRIBUNNEWS.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Gubernur Riau, Abdul Wahid beserta rombongan ke Gedung KPK di Jakarta pada Selasa (4/11/2025) sekitar pukul 09.35 WIB.
Berdasarkan pemantauan, Abdul Wahid berpenampilan santai saat baru tiba di gedung komisi anti rasuah.
Dia memakai kaus oblong berwarna putih, sandal dan menenteng tas berwarna Hijau.
Ia tidak sendirian, melainkan datang bersama dua orang lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Riau dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.
Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam dan menenteng sebuah tas jinjing berwarna biru.
Wajahnya tertutupi oleh masker putih.
Yang paling menarik perhatian, Abdul Wahid mengenakan alas kaki berupa sandal, alih-alih menggunakan sepatu formal.
Saat tiba, Abdul Wahid tidak memberikan komentar apa pun terkait OTT yang telah menjerat dirinya.
Ia dan dua pejabat Dinas PUPR Riau tersebut langsung masuk ke dalam gedung dan saat ini telah berada di lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Terlihat, dia masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.
Status hukum Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang diamankan akan ditentukan oleh KPK melalui konferensi pers yang akan digelar kemudian.
Baca juga: Penampakan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK: Bermasker dan Berkaus Putih
OTT KPK di Riau
Pada Senin kemarin, Abdul Wahid dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Riau.
Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan total ada 10 orang yang diamankan, sebagian besar merupakan penyelenggara negara.
"Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/11/2025) petang.
"Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara," tambahnya.
Namun, Pemerintah Provinsi Riau melalui Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, membantah adanya OTT.
Ia juga membantah terkait kabar Gubernur Riau Abdul Wahid yang ikut ditangkap.
Akhirnya, Abdul Wahid dan rombongan dibawa ke Jakarta pada Selasa (4/11/2025).
Baca juga: Penampilan Gubernur Riau Abdul Wahid saat Tiba di Gedung KPK, Pakai Sandal & Kaus Putih
Abdul Wahid Akan Diperiksa
Budi menjelaskan bahwa ke-10 orang yang diamankan akan menjalani pemeriksaan di KPK.
Terkait barang bukti, Budi mengindikasikan adanya sejumlah uang yang turut disita dalam operasi tersebut.
"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ucapnya.
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau dilepaskan.
OTT KPK di Riau
| Dulu Dukung di Pilgub, Ustaz Abdul Somad Bela Gubernur Riau Abdul Wahid yang Dikabarkan Kena OTT KPK |
|---|
| Mirisnya Riau: Provinsi Terkorup 2024, 4 Gubernur Terjerat Korupsi sejak Reformasi |
|---|
| 5 Fakta Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK: 10 Orang Ditangkap, Terkait Korupsi Dinas PUPR |
|---|
| Pemprov Riau Bantah Gubernur Abdul Wahid Ditangkap KPK, Hanya Dimintai Keterangan Bersama Wagub |
|---|
| OTT KPK Gegerkan Publik, Pemprov Riau: Gubernur Abdul Wahid Tidak Ditangkap |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.