Program Makan Bergizi Gratis
Kritikan Pandji Pragiwaksono Pada Komposisi Pejabat BGN: Minim Ahli Gizi
Komedian dan aktivis sosial Pandji Pragiwaksono menyoroti dominasi figur militer dan non-ahli gizi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komedian dan aktivis sosial Pandji Pragiwaksono menyoroti dominasi figur militer dan non-ahli gizi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga: Pandji Pragiwaksono Komentari Program MBG Perlu Dihentikan Sementara
Dalam kanal YouTube Pandji Pragiwaksono yang berjudul Menghentikan MBG Sementara, Pandji mengungkap sejumlah nama petinggi BGN yang berlatar belakang TNI dan kepolisian, bukan dari disiplin gizi, kesehatan masyarakat, atau pangan.
“Mayoritas pejabatnya bukan ahli gizi. Ada pensiunan jenderal, ada mantan polisi, ada juga yang jurnalis. Pertanyaannya, seberapa besar mereka memahami aspek gizi dan kualitas makanan?” ujar Pandji dikutip langsung dari kanal YouTube miliknya, Rabu (8/10/2025).
Baca juga: Pandji Pragiwaksono Sindir Strategi Efisiensi Anggaran: Penghematan yang Kaya, Bukan yang Miskin
Pandji menilai penempatan figur militer mungkin dilandasi alasan efektivitas dan efisiensi kerja.
Namun, pendekatan tersebut dinilai tidak tepat untuk sektor gizi dan kesehatan masyarakat yang membutuhkan sensitivitas dan keahlian teknis.
Dalam data yang ia bacakan, terdapat sejumlah pejabat BGN yang berasal dari latar belakang militer, antara lain:
Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung – Wakil Kepala BGN
Brigjen TNI (Purn) Sarwono – Sekretaris Utama
Brigjen TNI (Purn) Jimmy Alexander Adirman – Inspektur Utama
Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Selain itu, Kepala BGN Dadan Hindayana, diketahui bukan ahli gizi melainkan seorang entomolog (ahli serangga).
Sementara Wakil Kepala Nani S Deyang yang sempat viral karena menangis saat konferensi pers, dikenal sebagai mantan jurnalis.
Menurut Pandji, pendekatan berbasis efektivitas seperti militer tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam urusan pangan dan kesehatan.
“Pemerintah perlu ahli yang paham nutrisi, pengawasan makanan, dan risiko kontaminasi. Efisien itu penting, tapi jangan sampai anak-anak jadi korban karena ketidaktahuan,” pungkasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.