Aktivis Kampus UIN Makassar Soroti Dimensi Pemberdayaan Ekonomi Program MBG

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Presma UINAM), Muh. Zulhamdi Suhafid menyoroti dimensi pemberdayaan ekonomi lokal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke anak-anak sekolah.

Dia menilai penggunaan bahan pangan dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat sekitar akan menciptakan efek ganda terhadap ekonomi daerah.

“MBG ini punya efek domino yang besar. Selain menyehatkan pelajar, juga menghidupkan ekonomi desa. Pangan lokal seperti sayur, ikan, telur, dan buah daerah bisa jadi tulang punggung penyediaan bahan baku,” kata Muh. Zulhamdi dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (8/10/2025). 

Baca juga: SPPG di Karanganyar Jateng Ditutup Imbas Dugaan 168 Siswa Keracunan MBG

Untuk menyempurnakan program ini agar tepat sasaran, dia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menjalin kerja sama dengan pemerintah guna memperkuat sistem monitoring, mulai dari proses pengadaan bahan pangan hingga penyajian di dapur sekolah.

Menurutnya, kualitas gizi dan keamanan pangan harus menjadi aspek utama, bukan sekadar kuantitas distribusi.

Dia berpendapat, program MBG bersifat strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam jangka panjang. 

Karena itu dia menekankan pentingnya pengawasan terhadap standar gizi dan tata kelola dapur di berbagai daerah oleh BGN agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata.

“Program MBG ini langkah visioner Presiden dalam membangun generasi yang sehat dan cerdas. Tapi pengawasan gizi dan tata kelola dapur harus benar-benar dijaga agar pelaksanaan di lapangan tetap sesuai standar nasional,” ujar Zulhamdi.

Menurutnya, dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak Indonesia akan tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi, sebuah pondasi penting untuk masa depan bangsa.

“Anak-anak merupakan aset bangsa. Jika mereka sehat dan bergizi baik, itu berarti kita sedang menyiapkan generasi unggul untuk 10–20 tahun ke depan,” kata dia.

“Jangan sampai ada daerah yang hanya fokus pada penyaluran tanpa memperhatikan kandungan gizi dan higienitas makanan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.

Baca juga: Program MBG Diklaim Bangun Ekosistem Ekonomi Rakyat Lewat SPPG

Menurutnya, keberhasilan MBG akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam membangun SDM unggul dan berdaya saing global. Ia juga mendorong kampus, lembaga riset, dan organisasi mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam edukasi gizi dan riset pangan lokal.

“Program MBG bisa jadi ruang kolaborasi lintas sektor dari pemerintah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat. Semuanya punya peran untuk memastikan generasi Indonesia tumbuh kuat dan sehat,” ujarnya.

10.681 SPPG Sudah Beroperasi

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 10.681 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. 

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, tahun ini BGN menargetkan jumlah layanan meningkat hingga 25.400 unit di daerah aglomerasi, serta 6.000 unit di wilayah tertinggal/terpencil.