Pendidikan GOTAG
Abdul Fikri Faqih
Berita
-
DPR Tolak Aturan Sekolah Penerima BOS Harus Minimal Punya 60 Murid
Aturan yang membatasi sekolah penerima BOS harus memiliki siswa minimal 60 orang tersebut menyalahi konstitusi negara secara umum.
-
Komisi X DPR Nilai Asesmen Nasional Berbau Politis dan SARA: Jangan Sampai Carut Marut di Awal
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai program Asesmen Nasional berbau politis dan SARA: Jangan Sampai Carut Marut di Awal.
-
Pimpinan Komisi X DPR: Asesmen Nasional Jangan Seperti Survei Pilpres
Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI, Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survei lin
-
Komisi X DPR Soal Rangkap Jabatan Rektor UI dan Komisaris BUMN: Jangan Aji Mumpung Dekat Kekuasaan
Wakil Ketua Komisi X DPR respons dugaan rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia dan Komisaris di BUMN.
-
Komisi X DPR: Tugas Negara Membiayai Pendidikan Rakyat, Bukan Rakyat Membiayai Pendidikan
Abdul Fikri Faqih heran wacana tersebut bisa muncul, karena konstitusi menekankan Pendidikan merupakan tanggung jawab negara, sesuai pasal 31 UUD 1945
-
Pimpinan Komisi X DPR: Pancasila dan Bahasa Indonesia Harus Jadi Kurikulum Wajib di Perguruan Tinggi
Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah lebih teliti sebelum mengesahkan peraturan seperti yang terjadi dalam penerbitan PP Nomor 57 tahun 2021.
-
Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, Sosok Menteri Sebaiknya yang Paham Pendidikan
Abdul Fikri menilai seharusnya kementerian itu sebaiknya dipimpin oleh seseorang yang paham tentang pendidikan.
-
Wakil Ketua Komisi X DPR: Pemerintah Tak Konsisten Perbaiki Destinasi Wisata
Komisi X DPR melihat pemerintah tidak konsisten memperbaiki destinasi wisata untuk menggenjot wisatawan mancanegara.
-
Komisi X DPR : Pemerintah Tak Konsisten Perbaiki Destinasi Wisata
Komisi X DPR melihat pemerintah tidak konsisten memperbaiki destinasi wisata untuk menggenjot wisatawan mancanegara.
-
Komisi X DPR Minta Pemerintah Inventaris Permasalahan Menghadapi Sekolah Tatap Muka
penerapan kebijakan sekolah tatap muka secara nasional yang rencananya akan dimulai pada Januari 2021, harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
-
Komisi X DPR RI Kritisi Program Digitalisasi Sekolah: Harusnya Penuhi Akses Internet Dulu
Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dinilai kurang tepat sasaran.
-
Komisi X DPR Minta Kemenparekraf Kembangkan Potensi Desa Wisata
Menparekraf diminta fokus pada pembangunan pariwisata, khususnya di pedesaan, mengacu pada panduan UNWTO tentang destinasi wisata yang berkualitas.
-
Pimpinan Komisi X DPR RI: Kami Belum Pernah Diajak Bahas Kurikulum Baru
Fikri mengakui kurikulum baru belum pernah dibicarakan dengan DPR khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan.
-
Komisi X DPR Tekankan Pentingnya Ekonomi Kreatif dalam Program Pembangunan Nasional
Ekonomi kreatif diusulkan agar menjadi panglima dalam program pemulihan ekonomi nasional yang tengah diterpa badai pandemi Covid-19.
-
Komisi X Minta Kemendikbud Tertibkan Situs Penyedia Pendidikan Daring yang Munculkan Iklan Porno
Kasus iklan yang berisi konten pornografi atau apapun bentuknya mestinya ada filter dan jadi tanggung jawab regulator, karena situs tersebut diakses
-
Muncul Klaster Sekolah, Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Minta Dicabut
meminta pemerintah untuk fokus dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19.
-
Pimpinan Komisi X DPR Usul Anggaran POP Dialihkan untuk Pengadaan Hotspot Internet Gratis
POP yang digagas Mendikbud Nadiem Makariem telah membuat gaduh di masyarakat, dan memicu gelombang protes dari beragam kalangan
-
DPR Pertanyakan Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta program tersebut ditarik apabila membuat kisruh di lapangan.
-
Sekolah dan Kampus Swasta Mulai Menyerah, Pimpinan Komisi X DPR Khawatir IPM Jeblok
Fikri menyinggung soal mulai menyerahnya sebagian sekolah dan kampus swasta di Tanah Air akibat dampak dari lamanya pandemi
-
1,3 Juta Ruang Kelas Rusak, Politikus PKS Sebut PJJ Bisa Jadi Solusi Kegiatan Belajar Mengajar
Abdul Fikri Faqih menilai rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadikan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) permanen tidak real
